DetikNews
Senin 15 Dec 2014, 20:40 WIB

PPATK Desak Parlemen Sahkan RUU Pembatasan Transaksi Tunai

- detikNews
PPATK Desak Parlemen Sahkan RUU Pembatasan Transaksi Tunai
Jakarta - Kepala PPATK M Yusuf mengusulkan agar transaksi tunai dibatasi guna menghindari praktik korupsi. Ia berharap pemerintah mendukung usulannya tersebut dan segera mengesahkan RUU entang transaksi tunai itu.

"Saya berharap banyak. Dulu saya sudah presentasi dengan Pak Agus Marto selaku menteri keuangan saat itu, juga dengan Gubernur BI. Semua setuju," kata Yusuf di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Menurutnya kini RUU tersebut tengah diproses di Kemenkum HAM. Ia berharap Kemenkum HAM segera mempercepat proses tersebut.

"Saya belum ketemu dengan Menkum HAM. Mudah-mudahan bisa segera selesai prosesnya," tuturnya.

Yusuf mengatakan, dirinya pernah meminta Pemerintah Singapura untuk membatasi peredaran uang pecahan 10.000 dollar Singapura. Sebab uang pecahan tersebut kerap digunakan untuk melarikan uang korupsi.

Pemerintah Singapura akhirnya mengabulkan permohonannya itu. Kini siapapun yang hendak menukar uang dengan pecahan 10.000 dollar Singapura dilakukan pemeriksaan administrasi cukup ketat.

"Akhirnya per 1 Oktober 2014 kemarin aturan tersebut resmi berlaku. Mereka sangat mendukung. Tapi kenapa pemerintah kita sendiri malah belum semangat," keluh Yusuf.

Pembatasan transaksi tunai tersebut menurut Yusuf sangat penting. Karena dengan transaksi yang tidak tercatatkan semacam itu, pihaknya kesulitan untuk melacak peredaran uang di masyarakat.

"Saya juga ingin di bandara, petugas berhak menggeledah badan. Karena kalau misalnya dia bawa duit miliaran rupiah pakai pecahan 10.000 dollar Singapura, dikantongi nggak ketahuan," ujarnya.


(kff/vid)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed