DetikNews
Kamis 27 Feb 2014, 09:17 WIB

Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!

- detikNews
Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!
Jakarta - Moratorium iklan politik dan kampanye di media penyiaran telah didorong oleh Komisi I DPR. Gugus Tugas lembaga terkait, yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP juga menyetujui moratorium ini. Namun Partai Hanura menganggap moratorium itu keterlaluan.

"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media massa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Hanura Saleh Husin kepada detikcom, Kamis (27/2/2014).

Saleh tidak setuju dengan moratorium. Baginya, masyarakat harus tetap diberi informasi sebelum hari pemilihan umum. Iklan-iklan politik dipandang bisa mencegah terjadinya sikap memilih tanpa mengenal tokoh dan partai politik yang ada.

"Harusnya masyarakat diberikan informasi yang luas dan jelas tentang program caleg dan capres serta partai sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung," ujar Saleh.

Karena moratorium sudah disepakati, Hanura juga akan menaati. Namun demikian, Hanura tak habis akal. Saleh menuturkan masih ada cara lain untuk mendekat ke masyarakat sebelum Pemilu tiba.

"Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapat informasi hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja. Buat kami, Partai Hanura tentu mempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan di lapangan," tutur Saleh.

Sebelumnya, dalam rapat yang menghasilkan dorongan moratorium itu, anggota Komisi I dari Hanura Susaningtyas sempat bertanya kepada kepada KPI, KIP, KPU, dan Bawaslu soal iklan politik. Ini terkait pasangan capres-cawapres dari Hanura Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.

"Jadi kenapa Pak Win-HT (Wiranto-Hary Tanoesoedibjo) saja yang dilarang? Kenapa pemilik modal dilarang? Sejauh mana batasannya?" tanya Nuning, panggilan Susaningtyas, di Komisi I DPR, Selasa (25/2) lalu.

"Kita sudah pernah melayangkan surat kepada media. Persoalan tidak ada ketaatan, itu persoalan lain," jawab Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzzayad.

Kemudian di ujung rapat, muncul kesepakatan moratorium iklan politik sampai masa yang diizinkan, yaitu 16 Maret hingga 5 April 2014. Moratorium ini bisa menguatkan Gugus Tugas terkait untuk menindak tegas para pelanggar ketentuan iklan politik.

"Kita akan terus rapat soal bagaimana desain ke depan dari yang hari ini disepakati. Termasuk syarat kumulatif dan non kumulatif pelanggaran kampanye, itu memang harus diperhatikan. Kita terus bertemu dengan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Kepolisian dan Kejaksaan," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron.

  • Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!
  • Tanggapi Moratorium Iklan Politik, Hanura: Itu Sudah Kebablasan!

(dnu/mok)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed