DetikNews
Rabu 28 Aug 2013, 08:47 WIB

Siapa Usut Aset Oknum TNI Bandar Ekstasi?

- detikNews
Jakarta - Dua oknum TNI AU dibekuk lantaran dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika, awal Juli 2013 lalu. Salah satunya adalah Sersan Mayor (BW) BW, yang menjadi otak peredaran ekstasi ke beberapa klub malam. BW pun diduga memiliki aset berlimpah hasil transaksi narkotika.

Seperti penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika sebelumnya, sedianya tidak berhenti di aksi penangkapan dan peyerahan fisik sang oknum kepada Polisi Militer di kesatuan. Penyelidikan menyeluruh tentu diharapkan dalam penanganan aset sang bandar untuk mengetahui keterlibatan-keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Permasalahan kemudian muncul, siapa yang akan mengusut aset oknum TNI tersebut, Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kah POM TNI AU?

Merujuk pasal 74 Undang-undang No. 8\/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak ada ketegasan yang menyebutkan pengusutan TPPU dilakukan pihak militer. Adapun bunyi pasal tersebut adalah; Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.<\/em>

Adapun dalam penjabaran pasal tersebut yang menyebut \\\'penyidik tindak pidana asal\\\' adalah seperti yang diamanatkan undang-undang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, dalam kasus pengusutan aset Serma BW, menjadi bertabrakan, di mana sang bandar yang juga seorang prajurit TNI tunduk kepada UU No. 31\/1997 tentang Peradilan Militer, baik itu untuk kasus pidana umum, militer, atau pidana khusus, sebagaimana mengacu pada pasal 69 ayat 1.

Struktur Peradilan Militer sendiri adalah Polisi Militer, Ankum (atasan yang berhak menghukum), serta Oditur yang bertindak sebagai penuntut. Selain itu terdapat pula penyidik pembantu, yaitu Provos TNI AD, AL, AU, dan Provos Polri.

Pengamat kejahatan pencucian uang Yenti Garnasih menilai, selama belum ada aturan yang mengikat tentang penyidikan TPPU di lingkungan militer, penyidikan diserahkan kepada penyidik pidana asal, dalam hal ini BNN.

\\\"Dalam pasal 3,4, dan 5 (UU No. 8\/2010) tegas disebutkan \\\'setiap orang\\\'. Artinya semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, tanpa terkecuali militer, selagi itu tidak ada kewenangan yang mengatur pencucian uang, penyidikan diserahkan kepada penyidik awal,\\\" ujar Yenti saat berbincang dengan detikcom, Rabu (27\/8\/2013).

Hal itu juga diperkuat dengan penjelasan yang ada di bab I ketentuan umum undang-undang, khususnya pasal 1 ayat 9; setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Yenti mengakui, ada kelemahan dalam pembuatan UU TPPU yang tidak tegas menyebut penyelidikan TPPU dilakukan militer. \\\"Ini akan menjadi bertabrakan. Berdasar Undang-undang 31 tahun 97 maka TNI adalah yurisdiksi peradilan militer,\\\" ujarnya.

BW dicokok aparat, Selasa (2\/7)lalu, usai menerima paket berisi narkotika dari rekannya RY di sebuah bengkel motor. Petugas mencokoknya saat di sebuah mobil ketika hendak meninggalkan bengkel. BNN mendapatkan 300 butir ekstasi dari operasi tangkap tangan tersebut. Sementara di kediamannya, petugas menyita 20 butir ekstasi dan 1 kg sabu.

BNN menduga aset-aset BW bersumber dari transaksi narkotika yaitu berupa rumah mewah di Riau, Nissan X-trail, sebuah dealer motor, restoran dan sejumlah perkebunan sawit di Riau.

Petugas juga menyita beberapa barang bukti dari kediaman BW, antara lain 3 BPKB sepeda motor, 1 unit mobil Honda Brio, 2 buah laptop, dan seperangkat CCTV.

BW dan salah seorang rekannya yang juga dari TNI AU, Serda RY, diduga bandar kakap pil setan untuk beberapa klub malam besar di Pekanbaru. Kepada penyidik BNN BW pernah berseloroh mengenai rekening fantastis dan aset miliaran yang dimilikinya.

\\\"Memangnya polisi saja yang punya rekening miliaran?\\\" tutur salah seorang penyidik menirukan ucapan tersangka.


(ahy/mok)
Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi", setiap hari selama Ramadan pukul 04.45 - 06.00 WIB hanya di Trans TV
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed