DetikNews
Sabtu 27 Jul 2013, 00:51 WIB

695 Pelaku Usaha TV Berbayar Tak Punya Hak Siar

- detikNews
Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) menemukan banyaknya pelaku usaha televisi berbayar yang tidak memiliki hak siar. Sejak tahun 2008 lalu, sedikitnya ada 695 pelaku usaha yang menyiarkan siaran televisi berlangganan (TV cable) secara ilegal.

Menurut Head of Legal and Litigation APMI, Handiomono, 695 pelaku usaha televisi berbayar ini mendistribusikan siaran secara ilegal itu ke sejumlah provinsi di Indonesia.

\\\"Dari angka tersebut, diperkirakan jumlah pelanggan televisi berbayar ilegal di Indonesia mencapai 1,4 juta rumah tangga dan kerugian yang diderita penyelenggara resmi TV berlangganan itu mencapai angka miliaran rupiah tiap bulannya,\\\" kata Handiomo saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (26\/7\/2013).

Handiomo menjelaskan, ada 3 modus operandi yang dilakukan pelaku usaha televisi berbayar ini dalam upaya mendistribusikan siaran secara ilegal, yakni penerimaan siaran TV asing masuk ke Indonesia, redistribusi siaran dan ketiga pembajakan (hacker) dengan mencuri data conditional acces<\/em> dari tv berlangganan resmi.

\\\"Untuk penerimaan siaran TV asing ini ada beberapa orang dengan sengaja berlangganan TV asing misalnya TV Malaysia, Thailand. Nah perangkatnya ini dibawa ke Indonesia, kemudian disiarkan di Indonesia,\\\" ungkap Handiomono.

Sementara modus redistribusi TV langanan ilegal, biasanya terjadi di daerah-daerah. TV langganan ilegal itu memanfaatkan siaran-siaran TV berbayar legal seperti Indovison, Aora, Telkomvision dan Skyvision.

\\\"Mereka langganan secara pribadi, tetapi mereka distribusikan lagi siaran itu ke perumahan bahkan ada ke kota. Caranya gelar kabel melalui tiang listrik dan mendistribusi TV berlangganan dari rumahnya dengan membuat suatu hand end,<\/em> dekoder satu siaran dengan biaya pungut yang lebih murah,\\\" paparnya.

Permasalahan terakhir yakni pembajakan siaran TV berlangganan yang legal, dengan modus mencuri conditional acces <\/em>dari TV berlangganan yang resmi. Kemudian disiarkan lagi ke pelanggan.

\\\"Caranya dengan memberi kode ke pelanggan, bayar dulu Rp 50 ribu, dan harus ada dekoder. Mereka transaksi via transfer lalu diberikan kode-kode tertentu. Setelah didapat kode tersebut, pelanggan tinggal masukkan ke dalam box dan muncul siaran utuh,\\\" ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengaduan Direktorat Penyidikan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Salmon Pardede, mengungkapkan maraknya siaran TV berlangganan ilegal dikarenakan banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Salmon mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan di 4 lokasi di Palangkaraya, Pontianak dan Manado, terkait penyelenggaraan siaran TV berlangganan ilegal ini. Beberapa di antaranya tengah disidik oleh Bareskrim Mabes Polri.

\\\"Aktor yang ada di Palangkaraya dan Pontianak itu satu dengan 2 KTP. Kita berupaya untuk melakukan panggilan kedua, kalau tidak diindahkan, kita bekerjasama dengan Polri untuk lakukan upaya paksa. Setelah lebaran kita koordinasi dengan Polri untuk panggil paksa ke Palangkaraya dan Pontianak,\\\" kaya Salmon.

Sementara itu, penyidik Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri, AKBP Tatok Sudjianto mengatakan, terkait pelanggaran siaran televisi berlangganan ilegal ini bisa dipidanakan dengan 4 undang-undang yakni UU ITE, UU Hak Cipta, UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran.

Penerapan UU Hak Cipta, berkaitan dengan adanya unsur dengan sengaja memperbanyak tanpa hak. \\\"Diberi satu dekoder lalu dia perbanyak dengan sengaja agar dapat bayaran, tanpa ijin,\\\" kata dia.


(mei/mok)
Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi", Senin - Jumat pukul 04.15 - 05.00 WIB, dan Sabtu - Minggu pukul 04.00 - 05.00 WIB hanya di Trans TV
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed