DetikNews
Kamis 13 Jun 2013, 11:46 WIB

Ini Pertimbangan MK soal Anak di Bawah 12 Tahun Tak Bisa Dipidanakan

- detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011 memutuskan anak yang bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidananya adalah di atas 12 tahun. Untuk yang masih di bawah 12 tahun akan dikembalikan ke keluarga atau negara.

Namun hal berbeda terjadi pada seorang anak berusia 11 tahun di Pematangsiantar. 3 tahun berlalu dari putusan MK tersebut, anak itu diadili di Pengadilan Negeri Pematangsiantar 66 hari pidana penjara karena mencuri handphone.

Putusan hakim tunggal Roziyanti yang mengadili anak tersebut dinilai melanggar putusan MK. Padahal putusan batas usia anak yang bisa dipidana telah melalui berbegai pertimbangan konstitusional.

\\\"Banyak pertimbangannya sehingga keluar putusan itu,\\\" kata mantan Ketua MK, Mahfud MD, kepada detikcom, Kamis (13\/6\/2013).

Berdasarkan salinan putusan MK tanggal 2 Februari 2011, MK mempertimbangkan penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara.

\\\"Sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite
Hak Anak PBB dalam General Comment, tertanggal 10 Februari 2007,\\\" tulis putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menilai anak yang belum berusia 12 tahun belum memiliki kesadaran hukum dan tindakannya. Sehingga, anak di bawah 12 tahun belum bisa dituntut pertanggung jawaban jika melakukan tindak pidana.

Penetapan batas umur 12 tahun ke atas sudah bisa dituntut pertanggung jawaban hukum dengan mempertimbangkan anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil.

\\\"Sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya,\\\" seperti yang tertuang dalam putusan MK.

MK kemudian menyatakan frasa \\\'8 tahun\\\' dalam Pasal 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 UU No 3\/1997 tentang Pengadilan Anak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali si anak berumur 12 tahun ke atas.

\\\"Beserta penjelasan UU khususnya terkait frasa \\\'8 tahun\\\' adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai \\\'12 tahun\\\',\\\" bunyi putusan MK.


(vid/gah)
-
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed