DetikNews
Follow detikcom Like Follow
Selasa 04 Jun 2013, 20:30 WIB

Kenapa Kejagung Stop Penyidikan Korupsi Gubernur Kaltim?

- detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Apa alasan hukumnya?

Direktur Penydikan Jampidsus, Adi Toegarisma mengatakan, peran Awang Faroek tidak disebut dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) terhadap dua terdakwa lain dalam kasus tersebut, yakni Dirut Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi.

\\\"Dalam putusan yang sudah inkrah (Kasasi) itu tidak menggambarkan keterlibatan Awang Faruk dalam kasus itu, karena dalam kasus itu hasil penyidikan yang kita kerjakan. Kemudian kita limpahkan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung,\\\" kata Adi kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (4\/6\/2013).

Alasan lainnya adalah saat proses jual-beli saham itu terjadi bukan pada saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan ketika akan menjual saham tersebut Awang Faroek sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah. Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi sama sekali tidak menyentuh Awang.

\\\"Dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak menyentuh Awang Faruk karena memang ketika itu yang bersangkutan belum bupati. Ini kasusnya di kabupaten,\\\" ucap Adi.

Adi menambahkan dalam putusan itu juga tegas disebutkan bahwa dalam kasus ini masuk ke dalam corporate crime atau kejahatan perusahaan.

\\\"Secara detail lagi dalam pertimbangan hukum, putusan MA dikatakan bahwa perkara ini adalah perseroan yang bertanggung jawab adalah direksinya, keduanya yang dihukum,\\\" tambah Adi.

Sebelumnya Kejagung menetapkan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sebagai tersangka sejak 6 Juli 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Print-82\/F.2\/Fd.1\/7\/2010 tanggal 6 Juli 2010.

Awang ditetapkan sebagai tersangka atas penyelewengan kas negara yang terjadi pada tahun 2002 hingga 2008. Penyelewengan ini berawal pada 5 Agustus 2002 silam. Ada perjanjian antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan Pemerintah. Dalam perjanjian itu, PT KPC wajib menjual 18,6 persen saham mereka kepada Pemda Kutai Timur.

Hasil penjualan saham tersebut tidak dimasukan ke kas Pemda Kutai Timur. Saat itu, Awang menjabat sebagai bupati di daerah tersebut. Akibat hal ini Awang diduga merugikan negara hingga Rp 576 miliar.

Dalam kasus itu, Kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lainnya, Dirut Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi. KTE merupakan perusahaan yang diberi tugas mengelola uang hasil penjualan saham tersebut.

Mahkamah Agung (MA) pada 20 November 2012 telah menyatakan Anung dan Apidian bersalah. Anung divonis 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti Rp 800 juta. Sementara Apidian divonis 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan, dan harus membayar uang pengganti Rp 800 juta.


(slm/mad)
Komentar ...
News Feed