DetikNews
Rabu 22 May 2013, 12:58 WIB

Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern

- detikNews
Aturan Keterbukaan Informasi Mendorong Peradilan Modern Hakim Agung Supandi (ist.)
Jakarta - Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan informasi kini mulai menampakan titik terang. Melalui Peraturan Komisi Informasi No 1\/2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) mendapat dukungan dari Mahkamah Agung (MA).

\\\"Selamat datang perubahan, selamat datang badan peradilan modern Indonesia,\\\" kata hakim agung Supandi menanggapi peraturan baru lembaga quasi yudisial tersebut.

Supandai menyampaikan hal ini dalam acara \\\'Peran Komisi Informasi sebagai Lembaga Quasi Judicial dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik\\\' di Hotel Millenium, Jalan Fachrudin 3, Jakarta Pusat, Rabu (22\/5\/2013).

Supandi menilai perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga upaya penyelesaian sengketa informasi publik semakin banyak. Ia berharap kemajuan teknologi dan informasi juga didorong SDM yang mumpuni.

\\\"Untuk menyelesaikan segenap persoalan secara cepat, professional, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya penegakan hukum mampu memberikan solusi terbaik,\\\" ujar Supandi.

Melalui UU No 14\/2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010, maka terjadi perubahan beracara di pengadilan MA. KIP pun mencatat perkara yang disengketakan seperti laporan keuangan partai politik yang disebut informasi terbuka.

\\\"Berdasarkan pasal 15 UU KIP dan UU Parpol No 2\/2008 dan No 2\/2011,\\\" ujar Ketua KIP, Abdul Rahman di acara yang sama.

Rahman juga menjelaskan komisi informasi sebagai lembaga mandiri untuk menjalankan UU KIP dan peraturannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi. KIP bertugas sebagai pelaksana.

Total perkara yang telah atau sedang ditangani KIP mencapai 613 perkara. Terdiri dari 22 persen laporan keuangan, 19 persen rencana kerja dan anggaran, 13 persen daftar informasi publik, 10 persen daftar peraturan, 5 persen pengadaan barang dan jasa, 1 persen struktur organisasi dan 30 persen perkara lainnya.

\\\"Kekuatan putusan KIP adalah ajudikasi nonlitigasi, artinya di luar pengadilan yang putusannya berkekuatan sama dengan putusan pengadilan,\\\" ujar Rahman.

Kini pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten\/kota tidak bisa lagi menyembunyikan informasi yang dikategorikan terbuka. Masyarakat pun bisa mengakses informasi terbuka, seperti anggaran pemerintah dan parpol.


(vid/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed