DetikNews
Senin 16 Jan 2012, 16:59 WIB

Dituduh Korupsi Rp 500 ribu, Pengadilan Tipikor Bandung Vonis Bebas

- detikNews
Bandung - Kepala Desa Linggar, Rancaekek, Bandung, Yoyo Riyadi, diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag van rechtsvervolging<\/em> oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Sebelumnya, ia dituntut 1 tahun penjara oleh JPU atas dakwaan dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 500 ribu.

Majelis hakim yang diketuai Azharyadi Priakusumah itu menyatakan bahwa dakwaan atas Yoyo terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

\\\"Dengan ini mengadili dan menyatakan bahwa dakwaan terbukti tapi bukan tindak pidana. Karena itu majelis hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atau ontslag,\\\" ujar Azharyadi dalam pembacaan putusannya di ruang sidang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (16\/1\/2012).

Sebelumnya JPU menuntut Yoyo dengan hukuman penjara selama 1 tahun pernjara. Namun melihat dari fakta-fakta persidangan dan alasan pembenar atau pemaaf, majelis hakim pun akhirnya membebaskan Yoyo.

Kasus ini bermula saat Yoyo yang menjabat sebagai Kepala Desa Linggar melakukan kegiatan dari dana perimbangan sebesar Rp 112 juta dan dari Program Penguatan Pembangunan Prasarana Desa (P4) tahun 2009 sebesar Rp 216 juta. Dana tersebut diberikan oleh Pemkab Bandung dari APBD dimana sebelumnya diajukan proposal pengajuan.

Dalam proposal tersebut disebutkan rencana penggunaan anggaran yang akan dilakukan. Namun pada praktiknya, dari dana yang diberikan tersebut, Rp 38 juta di antaranya dinilai disalahgunakan. Karena Yoyo mengalihkan penggunaannya untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dalam rencana sebelumnya.

\\\"Bahwa benar, ada sebagian dana alokasi tahun 2009 yang tidak dilaksanakan seperti perencanaan yang dicantumkan,\\\" kata Azharyadi membacakan fakta persidangan.

Pengalihan kegatan diantaranya, perbaikan jalan (pengerasan-re) di RW 08 dialihkan ke RW 01. Alasannya, lokasi jalan di RW 01 dinilai lebih butuh untuk perbaikan apalagi di musim hujan jalan tersebut sering banjir.

\\\"Lokasi jalan di RW 08 juga berada tepat di depan rumah terdakwa sehingga ia khawatir jika dianggap mementingkan diri sendiri,\\\" beber Azharyadi.

Namun sejumlah pengalihan kegiatan lainnya sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama perangkat desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak sepakat dengan pengalihan tersebut. Yoyo pun tetap melakukan kegiatan sesuai hasil musyawarah.

Dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung, dilaporkan bahwa dari dana dana perimbangan sebesar Rp 112 juta dan dari Program Penguatan Pembangunan Prasarana Desa (P4) tahun 2009 sebesar Rp 216 juta tersebut, hanya Rp 500 ribu yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Jumlah tersebut pun dijadikan sebagai nilai kerugian negara.

\\\"Rp 500 ribu tersebut menurut keterangan terdakwa digunakan untuk makan minum serta ongkos becak yang mengantar makan minum untuk kegiatan pembinaan. Bukti kwitansi saat pemeriksaan belum bisa ditunjukkan, namun bisa diperlihatkan dalam sidang,\\\" ungkap Azharyadi.

Majelis hakim menilai, pengalihan kegiatan oleh Kepala Desa seperti yang dilakukan Yoyo dimungkinkan terjadi. Terdakwa pun telah mempertanggungjawabkan Rp 500 ribu yang disebut sebagai kerugian negara itu.

\\\"Alasan pembenar atau pemaaf yatu, negara tidak dirugikan meski ada pengalihan. Tidak ada upaya menguntungkan diri sendiri atau golongan karena kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pengalihan kegiatan diperbolehkan asal dimusyawarahkan. Meskipun BPD tidak setuju, namun dengan musyawarah yang disepakati lainnya maka putusan musyawarah itu dianggap sah,\\\" cetus Azharyadi.


(tya/asp)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed