DetikNews
Sabtu 19 Nov 2011, 02:15 WIB

Dirjen HAKI Bantah Menyalahgunakan Wewenang dalam Kasus Sritex

- detikNews
Jakarta - Pengacara PT Delta Merin Dunia Textil (DuniaTex), OC Kaligis mengancam akan melaporkan PT SriTex dan Dirjen HAKI ke polisi. Dirjen HAKI dinilai menyalahgunakan wewenang. Namun hal ini dibantah oleh Dirjen HAKI Kemenkum HAM, Ahmad M Ramli.

Ahmad mengaku tidak tahu-menahu bila ada sengketa antara PT Delta Merin Dunia Textil dengan PT SriTex hak cipta kain dengan motif garis benang kuning.

\\\"Pada saat proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya tanda daftar ciptaan Direktorat Jenderal HKI tidak pernah mengetahui adanya konflik antara PT SriTex dan DuniaTex kami mengetahui hal tersebut setelah adanya gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga,\\\" ujar Ahmad Ramli dalam siaran persnya kepada detikcom, Sabtu (19\/11\/2011).

Berikut keterangan yang disampaikan Ahmad M Ramli terkait kasus tersebut.

1. Bahwa yang didaftarkan oleh PT SriTex adalah Hak Cipta seni berupa garis kuning pada kain yang termasuk ke dalam rezim Hak Cipta .

2. Bahwa Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya perlindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban. Sesuai UU No. 19 tahun 2002 proses pendaftaran ini sama sekali tidak melalui pemeriksaan substantif dan pengumuman. Hal ini sangat berbeda misalnya dengan pendaftaran merek yang menganut stelsel konstitutif yang mengharuskan adanya pemeriksaan substantif dan stelahnya dilakukan pengumuman untuk menampung adanya oposisi.

3. Karena pendaftaran Hak Cipta tidak memerlukan pemeriksaan substantif dan pengumuman, maka prosesnya dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat, apalagi saat ini DJHKI telah menerapkan sistem e-filing dan program pelayanan prima, jika memenuhi persyaratan administratif maka pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan dalam hitungan hari. hal yang sama juga kami sedang laksanakan untuk membantu pendaftaran Hak Cipta dari Perguruan Tinggi.

4. Terkait pendaftaran Hak Cipta PT SriTex , kami perlu jelaskan , tidak ada sama sekali kesalahan prosedur maupun kebijakan, karena kami menggunakan standar baku. waktu lima hari adalah waktu yang wajar mengingat Hak Cipta tidak memerlukan mekanisme pemeriksaan substantif dan pengumuman seperti telah dijelaskan. Surat yang dikeluarkan sebatas tanda pendaftaran sesuai pasal 36 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

5. Pada saat proses pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya tanda daftar ciptaan DJHKI tidak pernah mengetahui adanya konflik antara PT SriTex dan DuniaTex kami mengetahui hal tersebut setelah adanya gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga.

6. Kami sangat menghargai upaya gugatan pembatalan yang dilakukan karena ini merupakan hak sesuai pasal 42 jo 44 UU No. 19 tahun 2002. karena sifat deklaratif Hak Cipta maka para pihak harus membuktikannya di pengadilan. DJHKI akan mematuhi secara konsisten apapun putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

Sebelumnya diberitakan, OC Kaligis, kuasa hukum PT Delta Merin Dunia Textil (Duniatex) mengancam akan melaporkan PT Sritex dan Dirjen HAKI ke polisi. Sritex dinilai memberikan laporan palsu, sedangkan Dirjen HAKI dinilai menyalahgunakan wewenang.

OC Kaligis menjadi pembela hukum Jau Tau Kwan, Direktur PT Duniatex Karanganyar. Dia mengatakan kliennya ditahan polisi dan sekarang sudah disidangkan sebagai terdakwa kasus pelanggaran hak cipta karena memproduksi kain dengan motif garis benang kuning yang diklaim sebagai ciptaan PT Sritex Sukoharjo.

Dirjen HAKI pada 15 Agustus 2011 lalu memang menyerahkan tujuh surat tanda daftar hak cipta kepada PT Sritex Sukoharjo. Ketujuh item yang dipatenkan itu adalah seni gambar benang kuning, satu motif loreng, tiga motif loreng digital, logo Sritex, dan logo Sritex Group.

Namun Kaligis mempersoalkan pelaporan itu. Dia menyebutkan, kliennya dilaporkan oleh Sritex pada 29 Juli 2011. Padahal PT Sritex baru mengajukan pendaftaran hak cipta atas kain motif benang kuning itu pada 8 Agustus 2011 dan memperoleh surat pendaftaran ciptaan pada 15 Agustus 2011.

\\\"Bagaimana mungkin Sritex saat itu sudah bisa menyebut motif tersebut sebagai hak ciptanya, padahal belum ada hak ciptanya. Ini kejanggalan besar yang akan kami ungkap di persidangan. Sepertinya ada pesanan untuk mempidanakan klien kami,\\\" ungkap Kaligis kepada wartawan di Solo, Jumat (18\/11) sore.

Kejanggalan lain yang diungkap oleh Kaligis adalah proses persetujuan Surat Pendaftaran Ciptaan oleh Dirjen HAKI kepada Sritex selaku pemohon. Sebab dari tanggal 8 Agustus pada saat diajukan hingga tanggal 15 Agustus pada saat Surat Pendaftaran Ciptaan diberikan hanya memakan waktu lima hari kerja.

Kaligis mengatakan mekanisme proses administrasi pendaftaran hak cipta memerlukan waktu lama. Ada proses pemeriksaan persyaratan administrasi, pemeriksaan subtstansif, penyampaian kepada menteri sampai dengan diumumkannya dalam tambahan berita negara yang diterbitkan Kemenkumham.

\\\"Saya lihat ada�abuse of power oleh pejabat negara dalam kasus ini. Tindakannya itu sama dengan melakukan korupsi. Karena itu kami akan melaporkan Dirjen HAKI kepada polisi karena tindakannya itu. Sedangkan Sritex akan kami laporkan karena melakukan pelaporan palsu,\\\" ujarnya.


(her/asp)
-
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed