DetikNews
Senin 10 Oct 2011, 14:30 WIB

ICW Minta Kemendagri Beri Sanksi Parpol yang Tak Buat Laporan Keuangan

- detikNews
Jakarta - Partai politik mendapatkan dana dari APBN. Seharusnya partai politik membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bila tak mau, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memberikan sanksi pada parpol itu.

\\\"Kita meminta parpol harus lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan karena itu bersumber dari APBN di mana publik berhak mengetahuinya. Kita juga meminta Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi bagi partai yang melanggar,\\\" ujar peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik Apung Widadi.

Hal itu disampaikan Apung dalam jumpa pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (10\/10\/2011).

Apung mendasarkan alasannya itu pada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol di mana dalam pasal 16 disebutkan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 mengenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN maupun APBD, sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.\\\"

Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN\/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

\\\"Kita melihat laporan yang tidak transparan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Tapi toh nyatanya tahun ini tahun 2011, parpol masih mendapat bantuan dari APBN. Harusnya parpol yang tidak melaporkan keuangannya jangan diberikan bantuan lagi dari APBN,\\\" jelas Apung.

Tujuan ICW meminta laporan keuangan ini, imbuhnya, pihaknya ingin menguji sejauh mana transparansi parpol dalam mengelola anggaran. ICW juga meminta BPK berperan aktif dalam mengaudit parpol.

\\\"Karena kita yakin sumber pendanaan sebuah parpol tidak hanya dari APBN tapi juga dari sumber-sumber lainnya dan itulah yang kita minta secara terperinci. Kita juga minta BPK berperan aktif dalam audit parpol karena kita lihat selama ini BPK itu terkesan hanya mau mengaudit anggaran yang dianggarkan Kemendagri untuk tiap parpol, bukan bagaimana pengelolaan parpol itu sendiri,\\\" jelas dia.

Sebelumnya ICW meminta laporan keuangan pada 9 parpol yang mendapatkan kursi di DPR. Tak ada respons positif dari mereka. Menurut Apung, 4 parpol yaitu PD, PAN, Hanura dan Gerindra tidak merespons sama sekali permintaan ICW.

\\\"Golkar hanya berkomentar di media. Kalau PDIP membalas dengan surat yang mengatakan bahwa laporan keuangan mereka belum diaudit oleh BPK. Untuk PKS dan PPP memberikan laporan standar sesuai dengan Permendagri Nomor 24\/2009. Sedangkan PKB tidak sesuai standar,\\\" paparnya.

Tujuannya, salah satu penyebabnya berkaca dari kasus Nazaruddin. \\\"Di mana mengalir dana ke kas Demokrat. Begitu juga dugaan mafia anggaran di Banggar. Dan tidak adanya laporan keuangan parpol yang disediakan di websitenya,\\\" jelasnya.

ICW pun mendaftarkan gugatan sengketa informasi laporan dana partai politik ke Komisi Informasi Pusat (KIP), Jl Abdul Muis No 8 Jakarta Pusat, Kamis (22\/9\/2011) lalu.


(nwk/vit)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam", Senin sampai Jumat pukul 00.30 - 01.00 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed