DetikNews
Jumat 23 Sep 2011, 00:23 WIB

Koalisi LSM Tolak RUU Ormas

- detikNews
Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat menolak diteruskannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). RUU Ormas ini dinilai hanya akan menguntungkan pemerintah untuk mengendalikan Ormas di Indonesia.

\\\"Kita menolak usulan RUU Ormas. Secara yuridis formal UU No.8\/1985 beserta peraturan pelaksanaannya masih belaku, namun dilihat dari segi implementasi sosiopolitik, sudah tidak efektif lagi, hingga kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengganti aturan tersebut,\\\" Kata koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Fransisca Fitri, di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22\/9\/2011).

Penolakan RUU Ormas ini dinilai berisi ancaman pembekuan dan pembubaran yang represif tanpa dilakukannya proses pengadilan yang adil dan berimbang.

\\\"Konsep ini bermaksud untuk melokalisir satu kelompok yang dianggap sejenis dalam wadah yang sah sehingga mudah dikontrol karena nantinya hanya akan ada satu wadah untuk setiap jenis kelompok,\\\" terangnya.

Malahan, Fitri beranggapan UU Ormas yang kembali direvisi menjadi RUU Ormas tersebut, harusnya sudah tidak perlu dilanjutkan. Fitri mengusulkan UU Ormas tersebut dihapus.

\\\"Bukannya malah direvisi yang diusulkan DPR melalui RUU Ormas,\\\" tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota KBB, Ronald mengatakan, RUU Ormas yang merupakan pembaharuan dari UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas ini sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, dengan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sudha lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh Ormas.

\\\"Dengan demikian, pengusulan RUU Ormas sebenarnya tidak relevan untuk memadamkan persoalan yang ada,\\\" jelasnya.


(fiq/anw)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed