DetikNews
Rabu 14 Sep 2011, 20:01 WIB

Di Bawah Presiden Dinilai Melanggar UU, Polri Diminta di Bawah Menhan

- detikNews
Di Bawah Presiden Dinilai Melanggar UU, Polri Diminta di Bawah Menhan
Jakarta - Keberadaan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan langsung Presiden RI dinilai melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, 3 orang advokat meminta Polri di bawah Menteri Pertahanan (Menhan). Guna meloloskan gagasan ini, tengah diupayakan dengan mengubah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

\\\"Alasannya, penempatan polisi di bawah Presiden inkonstitusional,\\\" kata pemohon Andi Muhammad Asrun, kepada wartawan, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (14\/9\/2011).

Melaui pendaftaran permohonan uji materi ke MK hari ini, Andi menuntut, Pasal 8 dan Pasal 11 UU Kepolisian yang menyebut secara tegas kedudukan Polri di bawah naungan langsung Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 menentukan Polri langsung di bawah Presiden. Meskipun, diakuinya, dalam konsitusi Pasal 30 Ayat (5), dijelaskan, pengaturan kedudukan Polri dan TNI diatur lebih lanjut dengan UU.

\\\"Dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, yang menyinggung Polri dalam konstitusi, tidak ada satu kata pun yang menyebut Kepolisian langsung di bawah Presiden,\\\" ujar Andi.

Dilanjutkan Andi, berdasarkan perjalanan sejarah 9 zaman bangsa Indonesia, Polri juga tidak pernah diakui oleh konstitusi untuk berada di bawah Presiden secara langsung. Adapun 9 zaman yang dimaksud adalah zaman Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman pasca proklamasi, zaman Republik Indonesia Serikat (RIS), zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman orde baru dan zaman reformasi.

\\\"Tidak ada sandaran hukum dia di bawah Presiden. Historisnya tidak pernah. Bukan karena independen atau tidak independen,\\\" ujar Andi.

Lebih jauh, Andi mengatakan, awal era reformasi bergulir, TNI dengan Polri memang dipisahkan melalui TAP MPR Nomor X\/MPR\/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres nomor 2\/199 tertanggal 1 April 1999. Tapi, Polri sempat sementara waktu ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan. Namun, karena Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dijabat oleh satu orang, yakni Wiranto, maka pemisahan menjadi tidak efektif. Akhirnya pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkanlah Keppres Nomor 89\/200 yang melepaskan Polri dari Departemen Pertahanan dan menetapkan langsung Polri dibawah Presiden.

\\\"Dengan memperhatikan sejarah Kepolisian sangat jelas bahwa keberadaan kepolisian tidak diatur secara rigid diatur dalam UUD 1945 langsung di bawah Presiden. Guna menghindari konflik kepentingan akibat kedudukan di bawah Presiden, sebaiknya Polri berada di bawah Kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan,\\\" tegas Andi.

Andi mengatakan, dalam situasi sekarang, dapat terjadi risiko politik Presiden atas kesalahan Polisi. Pengaduan masyarakat atas kinerja polisi juga tak mungkin diserahkan ke Presiden selaku atasan Polri. Untuk itu, harus ada lembaga setingkat kementerian yang bisa menertibkan Polri apabila berulah.

\\\"Pengaduan perilaku polisi yang tidak baik tidak bisa diselesaikan secara internal, seperti Propam. Tidak mungkin juga mengadu ke Presiden. Sedangkan Kompolnas tidak punya gigi,\\\" ujar Andi.

\\\"Kami mohon MK mengabulkan permohonan kami,\\\" tuntas Andi.



(asp/anw)
Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program "Reportase Sore" TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 - 15.00 WIB
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed