DetikNews
Follow detikcom Like Follow
Minggu 04 Sep 2011, 22:07 WIB

BNPB: Relokasi Bukan Solusi Harga Mati Bagi Korban Bencana Merapi

- detikNews
Magelang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma’arif menegaskan relokasi bukan satu-satunya solusi untuk melakukan penyelamatan korban erupsi dan banjir lahar dingin Merapi. Sebab masih ada banyak jalan lain untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka dari bencana itu. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BNPB Syamsul Ma’arif Minggu(04\/09\/2011) usai melakukan kunjungan dan dialog dengan korban banjir lahar dingin Merapi di Hunian Sementara (Huntara) Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jateng.

“Yah betul relokasi bukan harga mati untuk tangani erupsi dan banjir lahar dingin Merapi,” tegas Syamsul Ma’arif.

BNPB menganggap relokasi bukan satu-satunya solusi karena masih ada masyarakat di sekitar Merapi yang enggan untuk direlokasi. Sehingga secara cepat pula masyarakat harus memutuskan apabila berubah pikiran ingin dipindah. Persoalan ini pula diserahkan sepenuhnya dari BNPB kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur dan bupati.

“Namun ternyata semua masyarakat tidak mau turun. Oke. Sementara kita serahkan ke kepala daerah setempat yaitu gubernur dan bupati. Beberapa warga kita bangunkan rumah yang bagus. Ada diantara saudara setelah melihat rumah yang jadi turun? Silahkan. Tapi harus mengambil sikap dan langkah cepat supaya kita buatkan rencana cepat pula,” ungkap Syamsul.

Syamsul Ma’arif menjelaskan saat ini bencana erupsi Merapi yang sudah masuk tahap rehabilitasi dan rekontruksi. Namun tidak bisa lepas begitu saja terhadap masalah kelanjutan erupsi yaitu bencana lahar dingin Merapi yang masih mengancam.

“Rencana aksi rehab rekon akan difokuskan untuk erupsi merapi lebih dahulu. Tetapi kita tidak bisa lepas dari masalah lanjutan dari erupsi. Sampai saat ini lahar dingin belum habis. Tidak mungkin kita buat rencana sepotong. Kawatir ada blue print nanti masyarakat tidak mau perubahan ada gejolak,” jelas Syamsul Ma’arif.

Syamsul menuturkan BNPB dalam pelaksanaan rehab rekon tidak mau menunggu terlalu lama. Sehingga persoalan ancaman bahaya banjir lahar dingin Merapi yang diperediksi akan terjadi kembali bulan Oktober 2011 akan diserahkan ke pakar dan ahlinya.

“Tetapi kita tidak mau menunggu diatas 10 tahun. Polanya kita akan menanyakan ke ahli geologi dan vulkanologi. Seperti apa dan kita lalu kita lakukan prediksi. Khusus erupsi Merapi berkisar pada pemilihan tempat hunian tetap,” tutur SYamsul Ma’arif.

Total Dana Rehab Rekon Merapi Rp.1,35 T

Terkait aksi soal dana untuk tahap rehab rekon, total keseluruhan sebanyak Rp. 1,35 T. Tahun 2011 ini akan dicairkan Rp. 539 miliar. Yang dialokasikan untuk untuk 5 sektor. Sektor pertama pembuatan hunian tetap (huntap) atau perumahan karena melihat itu kebutuhan paling utama.

Di Jateng sebanyak 174 huntap yang akan dibangun. Terdiri dari 165 di Balerante, Klaten dan 9 di Magelang. Di Yogyakarta sebanyak 2.682 huntap. Sektor kedua soal infrastruktur BNPB memberikan dana Rp. 444 miliar untuk buat jembatan dan sabho dam, termasuk saya mengecek air bersih dari Umbul Wadon, Yogyakarta.

“Targetnya sebelum Desember sudah harus selesai untuk Sleman atau Yogya. Saya tadi sudah langsung kesana,” ungkap Syamsul Ma’arif.

Kemudian soal sosial ekonomi yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan jalan terus. Sebab sesuai dengan undang undang penanganan bencana harus dilakukan secara simultan. Juga berpikir tentang kesiapsiagaan begitu ada bencana.

“Segera buat early warning system. Termasuk belikan HT ditambah lainya sehingga terjadi lahar dingin hindari korban tdk ada. Saat rehab rekon juga berpikir itu. Sehingga soal sekarang tahap apa sudah tidak relevan.

Konsep rehabilitasi dan rekonstruksi lahar dingin menurut Syamsul Ma’arif sudah dilakukan penyusunan. Namun sampai saat ini BNPB belum menemukan formulasi dan dasar yang kuat terkait pencairan dana.

“Sekarang belum punya dasar valid karena kawatir akan timbulkan prosedur masalah keuangan. Lalu kita untuk masuk mana dasarnya? Tidak bisa tanpa dasar ilmiah. Dasarnya selain itu juga adalah profesiaonalisme. Kita tdk perofesional kira-kira saja itu tidak boleh,” tukas Saymsul Ma’arif. 


(fiq/van)
Komentar ...
News Feed