DetikNews
Selasa 19 Jul 2011, 18:12 WIB

Kejagung Masih Dalami Pengajuan Ijin Pemeriksaan 9 Kepala Daerah

- detikNews
Jakarta - Permohonan ijin pemeriksaan terhadap 9 kepala daerah yang belum Kejaksaan Agung (Kejagung) ajukan kepada Presiden. Alasannya, masih dilakukan pengkajian mendalam atas kasus korupsi 9 kepala daerah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung, Basrief Arief, dalam acara silahturahmi Jaksa Agung bersama wartawan di Kantor Kejagung, Selasa (19\/7\/2011). Menurutnya pengkajian kasus korupsi 9 kepala daerah terbagi dalam tiga klasifikasi.

Klasifikasi pertama, yakni kepala daerah yang terhadap kasusnya masih harus dilakukan pendalaman penyidikan terutama terkait besaran kerugian negara. Hal ini merupakan kesepakatan antara Kejagung dan Setneg.

\\\"Pertama, yang dulu dinyatakan bahwa dikatakan izinnya belum turun, tapi setelah kita lakukan klarifikasi dan koordinasikan dengan Setkab, kita mengambil suatu kesepakatan bahwa perlu pendalaman materi dari yang diajukan, khususnya tentang kerugian negara, itu ada 4 kepala daerah,\\\" jelas Basrief.

Perlu diketahui, 4 kepala daerah yang dimaksud yakni pertama, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Muhtaddin Sera\\\'i yang terjerat kasus penyalahgunaan dana pembangunan Pasar Tradisional Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2003\/2004.

Kedua, Bupati Batang, Jawa Tengah, Bambang Bintoro yang menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002\/2003 untuk pembayaran premi asuransi dengan tertanggung anggota DPRD Kabupaten Batang dan penggunaan uang pembayaran premi klaim asuransi dimaksud sebagai bantuan purna tugas kepada anggota DPRD Kabupaten Batang.

Ketiga, Bupati Bulungan, Budiman Arifin yang terjerat kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka bagi kepentingan umum di Kabupaten Nunukan.

Keempat, Wakil Bupati Purwakarta, Dudung B Supardi, yang terjerat kasus korupsi dana anggaran makan minum APBD Tahun 2006 Pemkab Subang sebesar kurang lebih Rp 12 miliar.

Basrief melanjutkan, klasifikasi kedua yaitu kepala daerah yang memang izinnya belum diajukan kepada presiden karena masih dalam tahap penyidikan. \\\"Kemudian 3 kepala daerah, itu sama sekali belum pernah kita ajukan untuk izinnya, masih dalam tahap penyidikan, pengumpulan alat bukti,\\\" ucapnya.

Tiga kepala daerah tersebut yakni Walikota Medan, Rahudman Harahap yang terjerat kasus korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian Bupati Kolaka, Buhari Matta yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi penjualan nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Terakhir, Bupati Kepualuan Mentawai, Edison Seleleobaja, yang terjerat kasus korupsi penggunaan dana provisi sumber daya hutan.

Klasifikasi ketiga, yakni kepala daerah yang dalam kasusnya terdapat pertentangan putusan sehingga harus dilakukan kajian ulang. Hal ini terjadi pada kasus korupsi yang menjerat 2 kepala daerah, yakni Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin.

Seperti diketahui, Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak terjerat kasus korupsi pengalihan dan penjualan serta penggunaan dana hasil penjualan saham Pemkab Kutai Timur pada PT Kaltim Prima Coal oleh Kutai Timur Energi. Di dalam perkara ini, terjadi pertentangan putusan atas 2 tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT KTE Anung Nugroho yang dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara dengan Direktur PT KTE Apidian Triwahyudi yang divonis bebas di PN Sangatta, Kutai Timur.

Basrief pun mengimbau Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto untuk melakukan kajian sungguh-sungguh atas perkara ini. \\\"Ini saya minta Jampidsus supaya dikaji secara mendalam. Jangan sampai nanti kita keliru,\\\" tegas Basrief.

Sedangkan Gubernur Kalsel Rudy Arifin terjerat kasus dugaan TPK dalam pemberian uang santunan pembebasan tanah eks Pabrik Kertas Martapura oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2002-2003. Dan dalam perkara ini, terdapat 3 orang tersangka lain, yakni Hairul Saleh, Iskandar Djamaludin dan Gunawan Sutanto, yang diajukan ke pengadilan dan diputus bebas pada tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

\\\"Yang lebih fatal lagi yang Kalsel, itu tiga-tiganya dibebaskan, bahkan itu di tingkat Mahkamah Agung. Saya ini sangat-sangat prihatin dan itu harus kita lakukan kaji ulang,\\\" Basrief.

Terhadap perkara kedua kepala daerah tersebut masih harus dilakukan kajian untuk mempertajam pembuktian. Bila memenuhi unsur pidana, maka akan segera diajukan permohonan izin tertulis kepada Presiden.


(nvc/lh)
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed