DetikNews
Senin 25 Apr 2011, 13:02 WIB

Fitria Elvie Sukaesih Absen Bersaksi di Pengadilan Tipikor

- detikNews
Jakarta - Penyanyi dangdut, Fitria Elvie Sukaesih batal bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Syamsul Arifin. Putri kandung ratu dangdut Elvie Sukaesih ini mengaku sedang sakit.

\\\"Istri saya tidak bisa hadir karena sakit maag. Namanya Fitria Elvie Sukaesih,\\\" kata suami Fitria yang kebetulan ikut bersaksi, Syekh Muhammad bin Al Hamid, di pengadilan ini, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25\/4\/2011).

Selain Hamid, jaksa juga menghadirkan 11 saksi lainnya untuk Syamsul dalam perkara korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007.

Hamid sendiri mengaku sudah lama mengenal Syamsul. Bahkan Syamsul dan Hamid biasa saling pinjam meminjam uang dalam jumlah yang cukup banyak.

\\\"Mungkin bisa Rp 3 miliar kadang-kadang turun, kadang dia pinjam uang sama saya. Terakhir Pak Syamsul yang pinjam uang sama saya Rp 10 miliar,\\\" terangnya.

Dalam pernyataannya kepada wartawan saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Fitria mengaku cukup dekat dengan Syamsul. Bahkan dia juga tidak menutup-nutupi kalau dirinya sering menerima sesuatu dari Syamsul.

\\\"Saya sudah kenal Syamsul dari jaman Adam. Nggak punya hubungan saudara tapi kenal cukup baik. Saya sering mengisi acara jadi sering menerima sesuatu dari dia oleh karena itulah saya harus beri keterangan,\\\" tandas putri pedangdut Elvi Sukaesih ini.

Dalam surat dakwaan untuk Syamsul disebutkan, Syamsul meminta Pemegang Kas Daerah Buyung Ritonga untuk mencarikan dana APBD tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Lantas pada tahun 2000, APBD Langkat dikeluarkan hingga Rp 3,26 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,77 miliar digunakan untuk istri Syamsul (Fatimah Habibi), anak (Aisia Amira dan Beby Ardiana), adik, keponakan maupun ibunda.

Hal tersebut berlanjut ke tahun 2001, di mana sebanyak Rp 7,71 miliar dana APBD Langkat digelontorkan untuk berbagai keperluan yang tidak sebagaimana mestinya. Di antaranya, Rp 2,8 miliar untuk keluarga Syamsul. Sedangkan Rp 4,8 miliar mengalir ke pihak lain seperti Ketua dan anggota DPRD Langkat, BPK, BPKP, KNPI, Wartawan dan Ignatius Moelyono, mantan Dandim yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya, dana APBD yang digunakan untuk keperluan pribadi antara lain Rp 10,04 miliar pada tahun 2003, Rp 7,8 miliar pada 2004, Rp 4,7 miliar pada 2005, Rp 5,5 miliar pada 2006 dan Rp 6,87 miliar pada tahun 2007.

Selain itu, Syamsul juga memerintahkan pengeluaran uang kas daerah selama kurun 2005-2007 dengan cara kas bon, serta memotong anggaran untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Langkat masing-masing 10 persen. Pemotongan anggaran itu dicatat oleh Buyung Ritonga selaku pemegang Kas Daerah Pemkab Langkat. Pemotongan anggaran untuk SKPD dilakukan pada tahun 2006-2007, dengan jumlah Rp 12,266 miliar yang berasal dari 35 SKPD.

Atas perbuatannya itu, Syamsul didakwa telah memperkaya diri dan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.


(mok/gun)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed