DetikNews
Rabu 23 Mar 2011, 10:29 WIB

Gaji TKI di Malaysia Tak Lagi dalam Uang Cash

- detikNews
Jakarta - 80 Persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengeluhkan gaji yang tidak dibayar. Sementara itu, sang majikan berkelit. Untuk melindungi TKI dari ketidakjelasan pembayaran gaji, upah TKI di Malaysia tidak lagi dalam bentuk uang cash.

\\\"Gaji diminta dikirim melalui rekening sehingga ada bukti slip pembayarannya. Ini karena 80 persen TKI mengeluh gaji tidak dibayar, sedangkan majikan berkelit sudah membayar. Kalau dikirim ke rekening kan ada buktinya,\\\" kata juru bicara Menakertrans, Dita Indah Sari, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (23\/3\/2011).

Mekanisme pemberian gaji TKI itu tercantum dalam salah satu poin MoU antara Kemenakertrans Indonesia dan Malaysia yang akan ditandatangani pada awal Mei nanti. Penandatanganan MoU tersebut berarti mencabut moratorium TKI ke Malaysia. Dengan demikian, Indonesia akan kembali mengirimkan TKI sektor domestik.

\\\"Moratorium akan dicabut segera setelah penandatangan MoU dengan Malaysia terjadi. Selambat-lambatnya awal Mei akan datang Menaker Malaysia ke Jakarta untuk menandatangani MoU itu,\\\" imbuh Dita.

Menurut Dita, beberapa poin dalam MoU yang menjadi kelanjutan letter of intent (LoI) yang ditandatangani kedua pihak pada Mei 2010. Poin-poin tersebut antara lain:

1. TKI berhak atas one day off atau satu hari hari libur setiap pekannya.
2. Paspor dipegang TKI dan bukan majikan.
3. Pembayaran gaji TKI tidak lagi dilakukan secara tunai, namun dikirim ke rekening TKI yang bersangkutan. Hal ini untuk memudahkan kontrol apakah gaji dibayar sesuai kesepakatan.
4. Pembentukan joint task force yang beranggotakan perwakilan Indonesia di Malaysia dan petugas Depnaker Malaysia. Satgas ini bertugas melakukan pengawasan dan perlindungan pada TKI yang telah berada di Negeri Jiran itu.
5. Gaji TKI disesuaikan dengan harga pasar.

Terkait gaji yang disesuaikan harga pasar, pemerintah Indonesia tidak membuat standar gaji minimum lantaran jenis pekerjaan yang tidak sama. Pekerjaan di sektor informal begitu beragam dan kualitas TKI juga bermacam-macam. Harga pasar adalah harga umum di satu negara bagian tertentu terkait dengan jenis pekerjaannya.

\\\"Yang bersih-bersih di rumah dengan baby sitter tentu beda. Lalu yang bekerja di panti jompo dengan yang pelayan restoran juga tentu beda,\\\" imbuh mantan aktivis buruh ini.

Kemenakertrans telah pengumpulkan Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI swasta atau PPTKIS dan diimbau jangan membuat kesepakatan dengan agensi kalau gajinya di bawah harga pasar. Kepada calon TKI juga telah diberikan wanti-wanti agar jangan tanda tangan jika gaji yang dicantumkan di bawah harga pasar.

\\\"Setelah MoU ditandatangani, secara resmi domestic workers akan dikirim kembali ke Malaysia. Kalau sejak 2009 ada yang mengirim, maka itu ilegal karena kucing-kucingan dan kongkalikong,\\\" lanjut Dita.

PPTKIS Bermasalah

Kemenakertrans telah menerima verifikasi data PPTKIS. Dari verifikasi itu, 165 PPTKIS sudah dibekukan izinnya karena melakukan kesalahan administrasi maupun kinerja.

\\\"Biasanya diberi waktu 3 bulan untuk memperbaiki. Beberapa dari PPTKIS itu ada yang melanggar aturan seperti tidak memberikan klaim asuransi,\\\" ucap Dita.

Beberapa PPTKIS yang dianggap masih bisa dibina didorong untuk melakukan merger. Daripada berjalan sendiri-sendiri dengan modal terbatas, akan lebih kuat pendanaan perusahaan jika dilakukan merger.

\\\"Pembekuan ini sudah berjalan sekitar 2,5 bulan ini. Nanti bagi PPTKIS yang bagus dan bisa menjadi contoh akan kita berikan award dan diumumkan ke publik,\\\" kata Dita.

Di Indonesia sekarang ini ada sekitar 550 PPTKIS. Dari angka itu, sepertiganya masih dalam pembekuan izin oleh Kemenakertrans.


(vit/nrl)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" selama Ramadan pukul 00.30 - 01.30 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed