DetikNews
Selasa 07 Dec 2010, 20:17 WIB

Tahun Anggaran & Pelaksanaan Pemilukada Tak Sama Sedot Anggaran Pos Lain

- detikNews
Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengadakan penelitian bahwa pembiayaan Pemilu Kepala Daerah yang menggunakan APBD akan mengurangi anggaran belanja pada pos pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena siklus anggaran dan tahapan Pemilukada berbeda, sehingga anggaran seringkali diambil dari pos lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Seperti dipaparkan Fitra dalam acara jumpa pers di RM Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (7\/12\/2010) pada beberapa Pemilukada di beberapa daerah tahun 2010, pemilukada malah menyedot pos anggaran pendidikan dan kesehatan.

Daerah-daerah yang diteliti Fitra mencakup 11 kabupaten\/kota dan 3 provinsi seperti di Sidoarjo (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Kota Lombok (Lombok Utara), Bengkalis (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Solok (Sumatera Barat), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dan Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

Fitra melakukan penelitian tersebut sejak bulan Juli hingga September 2010. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan KPUD, Panwas dan pihak-pihak terkait Pemilukada. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data setiap anggaran daerah. Fitra juga mengadakan diskusi dari perwakilan daerah untuk disintesiskan secara nasional sebagai hasil data sekunder.

Hasilnya, pada tahun Pemilukada 2010, 7 daerah mengalami penurunan anggaran pada pos pendidikan dan kesehatan dibanding tahun 2009. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan) anggaran pendidikan turun 8,34% dan kesehatan turun 65,33%, Kabupaten Solok (Sumatera Barat) anggaran pendidikan turun 21,4% dan kesehatan turun 29,42%, Kabupaten Bengkalis (Riau) anggaran pendidikan turun 26,5% dan kesehatan turun 34,36%, Kota Manado (Sulawesi Utara) anggaran pendidikan turun 37,9% dan kesehatan turun 40,57%, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) anggaran pendidikan turun 44,67% dan kesehatan turun 19,46%, Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) anggaran pendidikan turun 63,7% dan kesehatan turun 35,46% sementara Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) anggaran pendidikan turun 165,17% dan kesehatan turun 6,93%.

\\\"Tahun anggaran dan tahun penyelenggaraan Pemilukada itu berbeda, pos pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah tersedot,\\\" kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Uchok pun memberikan contoh, pemda yang bisa mengatur siklus anggaran dan penyelenggaraan seperti di Medan dan di Bandung. Pemda di dua daerah itu membuat tabungan dua tahun sebelum penyelenggaraan pemilukada. Tabungan tersebut untuk membiayai pemilukada pada 2 tahun berikutnya.

\\\"Tabungan tersebut digunakan untuk Pemilukada sehingga pos pendidikan dan kesehatan tidak terganggu,\\\" imbuhnya.

Dari penelitian tersebut diketahui pula bahwa mahalnya biaya Pemilukada terjadi karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk honor penyelenggara yang tidak terstandarisasi. Daerah mengalokasikan honor lebih besar dibandingkan belanja logistik. Besarnya belanja honor tersebut dipengaruhi oleh jumlah pemilih per TPS dan jumlah Pokja (Kelompok Kerja), serta acuan penyusunan honor penyelanggara yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Potensi duplikasi anggaran Pemilukada juga diduga sebagai potensi duplikasi anggaran yang berasal dari APBN dan APBD pada honor penyelenggara dan belanja administrasi.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, Fitra mengajukan beberapa usulan perubahan kebijakan seperti mengalokasikan Pemilukada langsung yang dananya berasal dari satu sumber yaitu APBN dan selama menunggu dana tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan penghematan.

Penghematan yang bisa dilakukan adalah dengan memangkas jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari semula 7 orang menjadi 5 orang, menghapus Panitia Pemungutan Suara (PPS), menghapus honor Pokja dan Belanja Administrasi dan optimalisasi pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Fitra sendiri berpendapat bahwa Pemilukada secara langsung dapat tetap dilakukan dengan biaya murah sepanjang Pemerintah mengalokasikan Pemilukada pada APBN. Serta melakukan penghematan dan pembenahan manajemen anggaran Pemilukada.

\\\"Tidak ada alasan kuat Pemerintah untuk meneruskan usulan bahwa Bupati, Walikota dan Gubernur harus kembali dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru,\\\" tutup Yuna selaku Sekjen Fitra.



(feb/nwk)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam", Senin sampai Jumat pukul 00.30 - 01.00 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed