DetikNews
Kamis 11 Nov 2010, 17:04 WIB

Alasan Akil Muchtar Tidak Mau \'Diperiksa\' Refly Harun

- detikNews
Jakarta - Hakim konstitusi Akil Muchtar menolak jika Ketua tim investigasi isu suap Mahkamah Konstitusi (MK) Refly Harun akan memeriksanya layaknya penyidik dan terperiksa. Ia hanya akan meladeni jika Refly yang datang langsung ke ruangannya.

\\\"Kalau saya dipanggil kemana, di luar gedung MK saya tidak mau. Tapi kalau Refly
datang ke ruangan saya, silahkan. Welcome,\\\" kata Akil Muchtar saat berbincang dengan wartawan usai menghadiri peluncuran buku \\\'Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945\\\' di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11\/11\/2010).

Sikap Akil bukan tanpa alasan. Mantan politisi Golkar ini mengatakan jika sikapnya ini didasari Pasal 6 UU MK yang mensyaratkan hakim MK diperiksa setelah mendapat surat izin tertulis dari jaksa agung, yang disetujui presiden. Pemeriksaan bisa tanpa izin jaksa agung dan presiden jika tertangkap tangan atau kejahatan dengan ancaman hukuman mati\/ kejahatan negara.

Karena itu, Akil tidak setuju dengan istilah diperiksa karena masuk ranah kewenangan kepolisian.

\\\"Kalau yang memeriksa Refly? (mengangkat bahu). Padahal menurut UU, polisi memeriksa hakim MK harus dengan izin jaksa agung dan disetujui presiden. Ini Refly. Tapi kalau dia ke ruang kerja saya, silahkan saja datang ke ruang kerja saya,\\\" katanya.

Akil juga mengkhawatirkan jika sikapnya yang banyak bicara di media malah membuat opini berbalik dan seakan-akan menuduhnya, bahwa ia lah hakim yang menerima suap.

\\\"Karena saya yang suka berbicara (ke media), opininya berbalik. Seakan-akan saya yang kena (dapat suap). Apalagi jelas-jelas saya menolak diperiksa,\\\" tutur Akil.

Seperti diketahui, tulisan Refly dimuat di rubrik Opini Harian Kompas, Senin 25 Oktober 2010, dengan judul \\\"MK Masih Bersih?\\\". Dalam tulisan itu, Refly menyebutkan jika pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengantarkan dan menyediakan uang bermiliar-miliar untuk berperkara di MK, termasuk untuk menyuap hakim di MK dalam kasus Pemilukada.

Pakar hukum tata negara ini juga mengungkapkan jika melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan uang Rp 1 miliar, yang akan diberikan kepada hakim MK oleh orang yang sedang berperkara.

Refly pun mengaku jika telah mendengar langsung dari pengakuan seseorang yang pernah ditunggu oleh hakim MK untuk mentransfer uang sebesar Rp 1 miliar sebelum pengucapan keputusan MK. Tapi orang itu tidak punya uang sampai waktu yang telah ditentukan.

Atas tulisan ini, Refly harus bertanggungjawab membuktikan data yang telah diungkapnya. Dia diangkat sebagai ketua tim investigasi makelar kasus MK untuk membuktikan jika mafia kasus di MK memang ada. Refly diberi waktu mengungkap makelar kasus di MK hingga 8 Desember 2010 nanti.


(asp/gun)
Seorang siswi SD di Makassar Sulawesi Selatan meninggal setelah diduga dianiaya oleh ayahnya sendiri. Selengkapnya di program "Reportase Sore" TRANS TV Rabu mulai pukul 14.15 - 14.45 WIB
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed