DetikNews
Selasa 17 Aug 2010, 06:17 WIB

Pemerintah Didesak Segera Dirikan Sea and Coast Guard Indonesia

- detikNews
Pemerintah Didesak Segera Dirikan Sea and Coast Guard Indonesia
Jakarta - Penangkapan 3 petugas patroli Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Polisi Malaysia dianggap sebagai insiden memalukan. Agar tak terulang, pemerintah didesak agar segera membentuk lembaga penjagaan laut dan pantai (Sea Coast Guard).

\\\"Pemerintah perlu segera merealisasikan rencana pendirian institusi penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) berdasarkan UU 17\/08 tentang pelayaran yang bisa menjadi institusi pengawasan sumber daya perikanan dan laut kita di wilayah perbatasan,\\\" ujar pengamat kelautan dari ITS Surabaya Saut Gurning dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (16\/8\/2010).

Saut mengatakan, persiapan menuju pembentukan institusi ini terkesan berjalan di tempat. Hal ini karena ego sektoral terkait tugas-tugas keamanan laut kita masih kental terjadi.

Hal itu seperti kesatuan penjaga laut dan pantai, TNI-AL, Kepolisian (Polairud), Imigrasi, DKP, Bea dan Cukai, serta Kehutanan. Institusi Bakorkamla (badan koordinasi keamanan laut) yang dibentuk untuk menguatkan koordinasi operasi antar institusi (integrasi horisontal) berkaitan dengan keamanan laut ini ternyata juga berjalan relatif tidak efektif.

\\\"Bahkan dalam insiden Tanjung Berakit ini, tidak ada indikasi koordinasi intra institusi pengawasan dibawah kendali Bakorkamla guna mendukung operasi satuan kerja (satker) pengawasan perikanan DKP itu,\\\" tukas dosen Fakultas Teknologi Kelautan ITS ini.

Lebih mirisnya, ujar Saut, saat ini seluruh institusi-insitusi berkait dengan operasi laut itu masing-masing memiliki armada pengawasan laut (yang walau dalam kondisi terbatas) namun dalam menghadapi hal-hal kecil dan sering terjadi (recurrent) seperti insiden Berakit ini.

Jadi tak salah kalau sebenarnya segala program pengawasan laut yang dilakukan banyak tangan dan kewenangan atas nama kepentingan negara itu sebenarnya mengerjakan sesuatu yang tidak efektif, terkesan apa adanya bahkan cenderung mengokohkan asas zero sum game. Selanjutnya, pola koordinatif yang lebih memperkuat institusi secara horizontal ini ternyata menciptakan mekanisme overlapping pengawasan laut yang tidak efisien.

\\\"Karena setiap institusi menginginkan masing-masing menjadi \\\'besar\\\' baik secara organisasi maupun peralatannya,\\\" imbuhnya.

Menurut Saut, dalam contoh insiden Berkait, kapal-kapal satker pengawas DKP sebenarnya tidak begitu layak dan pantas menghadapi kekuatan lawan yang memang memiliki orientasi yang berbeda. Baik dalam sisi operasi (kecepatan, kemampuan manuver, alat navigasi) dan peralatan tempur (combatant), kapal-kapal itu tidak layak melakukan operasi di wilayah atau garis terluar, walaupun atas nama kepentingan pengawasan perikanan kita.

\\\"Jadi secara umum, mungkin saja  jumlah armada kapal pengawas kita cukup dari sisi kuantitas, namun sayang bekerja dengan orientasi masing-masing minus dukungan kuat institusi lainnya,\\\" tandasnya.

Melalui institusi sea and coast guard Indonesia, fungsi-fungsi pengawasan garis wilayah perairan domestik kita termasuk tugas-tugas pengawasan perikanan dan kelautan mudah dikonsolidasikan. Konsolidasikan armada dan infrastruktur pengawasan yang sudah dimiliki bangsa ini yang ada di seluruh insitusi pengawasan laut kita.

\\\"Keberadaan institusi ini bisa menjadi task-force bukan hanya penegakan kedaulatan kita namun juga pengawasan sumber daya perikanan, kelautan, penyelundupan baik barang dan manusia (human trafficking),\\\" pungkas Saut.


(ape/ape)
Array
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed