Detik.com News
Detik.com

Kamis, 17/04/2014 10:28 WIB

Tuntut Kesejahteraan, Panitera Pengganti di PN Bandung Mogok Sidang

Erna Mardiana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Tuntut Kesejahteraan, Panitera Pengganti di PN Bandung Mogok Sidang
Bandung - Puluhan panitera pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung melakukan aksi mogok kerja, Kamis (17/4/2014). Mereka menolak mengikuti sidang. Para panitera ini menuntut perbaikan kesejahteraan.

Sekitar pukul 09.30 WIB, puluhan panitera pengganti berkumpul di halaman PN Bandung. Mereka membawa sejumlah poster dari karton yang tulisannya semua sama, berisi tuntutan panitera.

Ada tiga tuntutan yang mereka suarakan, yaitu perbaikan tunjangan fungsional panitera pengganti, perbaikan tunjangan remunerasi, dan perbaikan promosi dan jenjang karier.

"Selama ini tunjangan fungsional hanya Rp 375 ribu. Jauh sekali dengan hakim. Kami juga minta tunjangan remunerasi dinaikkan," ujar Lukman, salah seorang panitera pengganti.

Untuk jenjang karier, menurutnya selama ini panitera pengganti hanya mentok di golongan 3D.

Menurut Lukman, khusus hari ini seluruh panitera tidak akan mengikuti sidang. "Aksi ini akan kami lakukan sampai tuntutan dikabulkan. Tapi ke depan soal sidang gimana nanti. Kalau hari ini, kita enggak akan sidang," tandasnya.

Para panitera ini hanya sebentar melakukan aksi mereka di halaman. Tak lebih dari 15 menit. Setelah itu membubarkan diri.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ern/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%