detikcom
Kamis, 17/04/2014 10:28 WIB

Tuntut Kesejahteraan, Panitera Pengganti di PN Bandung Mogok Sidang

Erna Mardiana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Puluhan panitera pengganti di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung melakukan aksi mogok kerja, Kamis (17/4/2014). Mereka menolak mengikuti sidang. Para panitera ini menuntut perbaikan kesejahteraan.

Sekitar pukul 09.30 WIB, puluhan panitera pengganti berkumpul di halaman PN Bandung. Mereka membawa sejumlah poster dari karton yang tulisannya semua sama, berisi tuntutan panitera.

Ada tiga tuntutan yang mereka suarakan, yaitu perbaikan tunjangan fungsional panitera pengganti, perbaikan tunjangan remunerasi, dan perbaikan promosi dan jenjang karier.

"Selama ini tunjangan fungsional hanya Rp 375 ribu. Jauh sekali dengan hakim. Kami juga minta tunjangan remunerasi dinaikkan," ujar Lukman, salah seorang panitera pengganti.

Untuk jenjang karier, menurutnya selama ini panitera pengganti hanya mentok di golongan 3D.

Menurut Lukman, khusus hari ini seluruh panitera tidak akan mengikuti sidang. "Aksi ini akan kami lakukan sampai tuntutan dikabulkan. Tapi ke depan soal sidang gimana nanti. Kalau hari ini, kita enggak akan sidang," tandasnya.

Para panitera ini hanya sebentar melakukan aksi mereka di halaman. Tak lebih dari 15 menit. Setelah itu membubarkan diri.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ern/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%