Detik.com News
Detik.com
Jumat, 22/11/2013 05:47 WIB

UMK 2014 di Jabar, Karawang Tertinggi dan Majalengka Terendah

Tya Eka Yulianti - detikNews
UMK 2014 di Jabar, Karawang Tertinggi dan Majalengka Terendah Buruh Jabar demo UMK
Bandung - Upah minimum kota dan kabupaten se-Jabar akhirnya ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kamis (21/11/2013) malam. Dalam daftar UMK 2014 tersebut, Kabupaten Karawang tercatat menjadi daerah dengan nilai UMK tertinggi.

Penetapan UMK tersebut dilakukan Heryawan di kantornya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro. UMK Jabar tahun 2014 itu dikeluarkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) bernomor 561/kep,1636-Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013.

Ia menyebutkan, dari 26 kabupaten dan kota di Jabar, Kabupaten Karawang dengan UMK Rp 2.447.445 tercatat sebagai daerah dengan nilai UMK tertinggi. Sedangkan Kabupaten Majalengka yang UMK-nya Rp 1.000.000 tercatat menjadi yang terrendah. "Sudah ditandatangani," ujar Heryawan.

Ia mengatakan 20 kabupaten kota UMK-nya berada di atas angka KHL. Hanya beberapa kota dan kabupaten saja yang belum 100 persen memenuhi KHL, seperti Garut yang 94,79 persen, Kota Banjar 93,64 persen, Kabupaten Ciamis 88,00 persen, Kabupaten Kuningan 87,73 persen, Indramayu 96,87 persen dan Kabupaten Majalengka 93,64 persen.

Heryawan mengaku untuk pertama kalinya ia menaikkan UMK sampai Rp 75 ribu di wilayah Bandung Raya. Ia menyebutkan Kabupaten Bandung Barat naik Rp 70 ribu, sementara Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung rata-rata naik Rp75 ribu.

"Yang paling tinggi itu Kota Bandung yang sampai Rp 2 juta pas, sesuai ajuan rekomendasi Wali Kota terbaru," katanya.

Gubernur meminta para pengusaha di Jabar bisa menerima putusan tersebut karena menurutnya itu adalah salah satu cara menyelesaikan masalah upah buruh di Jabar.

"Kita selalu banyak masukan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun di dewan pengupahan banyak yang deadlock. Tapi tidak seperti itu, wali kota dan bupati tentu harus mengusulkan meskipun ada perubahan," tuturnya.

Para buruh diimbau untuk tetap bekerja dengan baik seperti seharusnya pasca penetapan UMK ini. "Kalau ada apa-apa bisa disalurkan ke hal yang benar," tutup Aher.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%