detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 09:08 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Jumat, 22/11/2013 05:47 WIB

UMK 2014 di Jabar, Karawang Tertinggi dan Majalengka Terendah

Tya Eka Yulianti - detikNews
Buruh Jabar demo UMK
Bandung - Upah minimum kota dan kabupaten se-Jabar akhirnya ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kamis (21/11/2013) malam. Dalam daftar UMK 2014 tersebut, Kabupaten Karawang tercatat menjadi daerah dengan nilai UMK tertinggi.

Penetapan UMK tersebut dilakukan Heryawan di kantornya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro. UMK Jabar tahun 2014 itu dikeluarkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) bernomor 561/kep,1636-Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013.

Ia menyebutkan, dari 26 kabupaten dan kota di Jabar, Kabupaten Karawang dengan UMK Rp 2.447.445 tercatat sebagai daerah dengan nilai UMK tertinggi. Sedangkan Kabupaten Majalengka yang UMK-nya Rp 1.000.000 tercatat menjadi yang terrendah. "Sudah ditandatangani," ujar Heryawan.

Ia mengatakan 20 kabupaten kota UMK-nya berada di atas angka KHL. Hanya beberapa kota dan kabupaten saja yang belum 100 persen memenuhi KHL, seperti Garut yang 94,79 persen, Kota Banjar 93,64 persen, Kabupaten Ciamis 88,00 persen, Kabupaten Kuningan 87,73 persen, Indramayu 96,87 persen dan Kabupaten Majalengka 93,64 persen.

Heryawan mengaku untuk pertama kalinya ia menaikkan UMK sampai Rp 75 ribu di wilayah Bandung Raya. Ia menyebutkan Kabupaten Bandung Barat naik Rp 70 ribu, sementara Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung rata-rata naik Rp75 ribu.

"Yang paling tinggi itu Kota Bandung yang sampai Rp 2 juta pas, sesuai ajuan rekomendasi Wali Kota terbaru," katanya.

Gubernur meminta para pengusaha di Jabar bisa menerima putusan tersebut karena menurutnya itu adalah salah satu cara menyelesaikan masalah upah buruh di Jabar.

"Kita selalu banyak masukan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun di dewan pengupahan banyak yang deadlock. Tapi tidak seperti itu, wali kota dan bupati tentu harus mengusulkan meskipun ada perubahan," tuturnya.

Para buruh diimbau untuk tetap bekerja dengan baik seperti seharusnya pasca penetapan UMK ini. "Kalau ada apa-apa bisa disalurkan ke hal yang benar," tutup Aher.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(tya/ern)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%