detikcom
Rabu, 20/11/2013 18:44 WIB

Gelapkan Dana Nasabah, Komut BPR di Majalaya Ditahan Kejari

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Polda Jabar untuk kasus kasus penggelapan uang nasabah di PT BPR Sadayana Artha Majalaya, Rabu (20/11/2013).

Lima tersangka yaitu Komisaris Utama Andi Hakim, Direktur Utama Zezen Hasan, Wakil Direktur PT BPR Amanah, Pemegang Kas PT BPR Sri Heriningsih, dan Account Officer Nike Agustine pun ditahan usai pelimpahan.

"Lima tersangka berada dalam tahanan jaksa dalam 20 hari kedepan untuk mempersiapkan dakwaan," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar Koswara.

Tersangka laki-laki ditahan di Rutan Kebonwaru, sementara tersangka wanita dibawa ke Lapas khusus wanita di Sukamiskin.

Kuasa hukum Zezen, Hery Gunawan menuturkan pasal yang disangka kan pada para tersangka yaitu pasal 49 Ayat (1) huruf a dan B Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Namun ia mempertanyakan laporan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) ini. "Kasus ini dilaporkan oleh BI. Padahal saat laporan dilakukan bank ini sudah dalam posisi dilikuidasi. Apa legal standing-nya BI melakukan laporan," tutur Hery.

Ia pun menyatakan, kerugian nasabah yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 1,2 miliar telah dibayarkan oleh para tersangka.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%