Rabu, 13/11/2013 12:24 WIB

Komisaris BPR hingga AE Gelapkan Uang Nasabah Miliaran Rupiah

Erna Mardiana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Sadayana Artha Majalaya yang beralamat di Jalan Babakan No. 119 Majalaya Kabupaten Bandung.

Kasus itu berlangsung dari bulan November 2009 sampai dengan Agustus 2011. Saat ini PT. BPR Sadayana Artha Majalaya sudah dilikuidasi.

"Ada enam tersangka yang telah kami tetapkan," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (13/11/2013).

Keenam tersangka itu dari internal perusahaan, yaitu AN, Komisaris Utama, ZE selaku Direktur Utama, AM sebagai Direktur, SR sebagaiKabag Operasional, NI, Account Officer, KHA, Account Officer.

Menurut Martinus modus para tersangka adalah penarikan tabungan tanpa seijin nasabah, penarikan angsuran kredit yang tidak dicatat dalam pembukuan, pemberian kredit fiktif, serta rekayasa pengeluaran biaya-biaya fiktif.

Cara yang dilakukan oleh masing-masing tersangka dalam melakukan tindak pidana perbankan, SR, selaku Kabag Operasional telah melakukan penarikan tabungan milik 10 nasabah PT. BPR Sadayana Artha Majalaya tanpa seizin dan sepengetahuan para nasabah dengan total nominal Rp 56,6 juta.

NI dan KHA, selaku Account Officer melakukan penarikan angsuran kredit 98 debitur yang tidak tercatat dalam pembukuan atau laporan bank dengan total nominal sebesar Rp 313,8 juta.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ern/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%