detikcom
Rabu, 13/11/2013 12:24 WIB

Komisaris BPR hingga AE Gelapkan Uang Nasabah Miliaran Rupiah

Erna Mardiana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Sadayana Artha Majalaya yang beralamat di Jalan Babakan No. 119 Majalaya Kabupaten Bandung.

Kasus itu berlangsung dari bulan November 2009 sampai dengan Agustus 2011. Saat ini PT. BPR Sadayana Artha Majalaya sudah dilikuidasi.

"Ada enam tersangka yang telah kami tetapkan," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (13/11/2013).

Keenam tersangka itu dari internal perusahaan, yaitu AN, Komisaris Utama, ZE selaku Direktur Utama, AM sebagai Direktur, SR sebagaiKabag Operasional, NI, Account Officer, KHA, Account Officer.

Menurut Martinus modus para tersangka adalah penarikan tabungan tanpa seijin nasabah, penarikan angsuran kredit yang tidak dicatat dalam pembukuan, pemberian kredit fiktif, serta rekayasa pengeluaran biaya-biaya fiktif.

Cara yang dilakukan oleh masing-masing tersangka dalam melakukan tindak pidana perbankan, SR, selaku Kabag Operasional telah melakukan penarikan tabungan milik 10 nasabah PT. BPR Sadayana Artha Majalaya tanpa seizin dan sepengetahuan para nasabah dengan total nominal Rp 56,6 juta.

NI dan KHA, selaku Account Officer melakukan penarikan angsuran kredit 98 debitur yang tidak tercatat dalam pembukuan atau laporan bank dengan total nominal sebesar Rp 313,8 juta.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ern/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%