detikcom
Rabu, 09/10/2013 10:57 WIB

Lahan 1,3 Hektare yang Jadi Sengketa Ditinggali Pensiunan PT KAI

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Eksekusi lahan sengketa di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir berlangsung ricuh. 500 an karyawan PT KAI menghalangi tim eksekutor dari PN Bandung yang dibackup polisi dan TNI untuk mengeksekusi lahan seluas 1,3 hektare. Dua karyawan PT KA dilarikan ke rumah sakit karena luka.

Kericuhan terjadi saat petugas eksekutor PN Bandung membacakan putusan eksekusi lahan. Ratusan PT KAI yang membentuk pagar betis dan berhadapan dengan 500 an petugas merangsek ke depan. Salah seorang karyawan merebut kertas putusan dan merobeknya. Bentrok pun pecah.

Dari informasi yang diperoleh petugas, lahan yang disengketakan luasnya 1,3 hektare. Di atas lahan itu berdiri 14 rumah yang ditempati pensiunan PT KA.

Lahan tanah merupakan ruislag antara Pemkot Bandung dan PT KAI pada 1973. PT KAI mengantongi sertifikat hak pakai karena tanah tersebut merupakan milik negara. Surat hak pakai itu bernomor 1/1988 yang merupakan pembaharuan dari 1973.

Pada 2008, lahan itu digugat oleh 33 orang yang mengaku ahli waris Soehe alias Oehe yang dikepalai Ny Odas. Gugatan dilayangkan dengan modal dua buah zegel tahun 1932 dan 1934 yang berisi tulisan bahasa Sunda. Isinya tentang jual beli antara Soehe alias Oehe sebagai pembeli dan Djoemena sebagai penjual.

Pengadilan memenangkan gugatan ahli waris mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga mahkamah agung.

"Kami menolak eksekusi, karena persil yang digugat bukan di sini. Mungkin Persilnya benar, tapi lahannya bukan ini. Tanah yang kami pakai ini milik negara yang hak pakainya ada di PT KAI," ujar Mateta di lokasi, Jalan Elang, Rabu (9/10/2013).Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ern/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%