Rabu, 09/10/2013 10:57 WIB

Lahan 1,3 Hektare yang Jadi Sengketa Ditinggali Pensiunan PT KAI

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Eksekusi lahan sengketa di Jalan Elang Kelurahan Garuda Kecamatan Andir berlangsung ricuh. 500 an karyawan PT KAI menghalangi tim eksekutor dari PN Bandung yang dibackup polisi dan TNI untuk mengeksekusi lahan seluas 1,3 hektare. Dua karyawan PT KA dilarikan ke rumah sakit karena luka.

Kericuhan terjadi saat petugas eksekutor PN Bandung membacakan putusan eksekusi lahan. Ratusan PT KAI yang membentuk pagar betis dan berhadapan dengan 500 an petugas merangsek ke depan. Salah seorang karyawan merebut kertas putusan dan merobeknya. Bentrok pun pecah.

Dari informasi yang diperoleh petugas, lahan yang disengketakan luasnya 1,3 hektare. Di atas lahan itu berdiri 14 rumah yang ditempati pensiunan PT KA.

Lahan tanah merupakan ruislag antara Pemkot Bandung dan PT KAI pada 1973. PT KAI mengantongi sertifikat hak pakai karena tanah tersebut merupakan milik negara. Surat hak pakai itu bernomor 1/1988 yang merupakan pembaharuan dari 1973.

Pada 2008, lahan itu digugat oleh 33 orang yang mengaku ahli waris Soehe alias Oehe yang dikepalai Ny Odas. Gugatan dilayangkan dengan modal dua buah zegel tahun 1932 dan 1934 yang berisi tulisan bahasa Sunda. Isinya tentang jual beli antara Soehe alias Oehe sebagai pembeli dan Djoemena sebagai penjual.

Pengadilan memenangkan gugatan ahli waris mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga mahkamah agung.

"Kami menolak eksekusi, karena persil yang digugat bukan di sini. Mungkin Persilnya benar, tapi lahannya bukan ini. Tanah yang kami pakai ini milik negara yang hak pakainya ada di PT KAI," ujar Mateta di lokasi, Jalan Elang, Rabu (9/10/2013).Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ern/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%