Senin, 30/09/2013 16:13 WIB

Buku Masalah di Kota Bandung, Ridwan Kamil: Bisa Dipakai Bantal

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menunjukkan buku permasalahan Kota Bandung yang ia susun. Buku tersebut berisi sejumlah masalah yang dialami warga Kota Bandung mulai dari lingkup RT/RW.

Buku dengan sampul berwarna putih tersebut diberi judul 'Data Inventarisasi Permasalahan di Kelurahan dan Kecamatan'.

"Ini buku permasalahan Kota Bandung, hasil kompilasi mulai dari tingkat RT RW. Cukup tebal. Jumlah halamannya tidak tahu karena tidak ditulis halamannya, tapi bisa jadi bantal," kata Ridwan Kamil di Plaza Balai Kota Jalan Wastukancana Kota Bandung, Senin (30/9/2013).

Pria yang akrab disapa Emil tersebut mengatakan, buku tersebut masukan soal permasalahan dari tingkat RT RW. Masalah tersebut dikumpulkan untuk dicarikan solusi yang bisa dituntaskan secara kewilayahan.

"Nanti penguatannya di kewilayahan. Mudah-mudahan di perubahan dilakukan, lalu di APBD murni dikuatkan. Jadi untuk menuntaskan masalah tidak harus selalu oleh SKPD dan kepala dinas," jelasnya.

Emil tidak merinci berapa jumlah halaman yang ada dalam buku tersebut, namun ia menyebut ada sekitar 300 sub masalah di dalamnya.

"Ada sekitar 300 sub masalah, belum masalah yang kecil-kecilnya. Mudah-mudahan lima tahun ke depan tinggal dua lembar," ucapnya.




Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%