detikcom
Selasa, 10/09/2013 17:52 WIB

Baru 2 Ribuan dari 7 Ribu Reklame Liar di Bandung yang Ditertibkan

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengaku telah menertibkan 2.800 reklame ilegal. Jumlah tersebut masih jauh dari total 7.345 reklame liar yang ada di Bandung.

"Dengan kondisi seoptimal ini, dalam dua tahun sudah 2.000-an ditertibkan. Kalau masih ada reklame lama yang terpasang, bisa jadi sudah memperpanjang dan mengajukan izin. Untuk sekarang kita prioritaskan reklame yang sama sekali tak berizin untuk ditertibkan," ujar Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Teddy Wirakusumah, usai rapat evaluasi terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Reklame, di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Senin (10/9/2013).

Menurut Teddy, reklame yang ditertibkan selain tidak berizin, juga reklame yang dipasang di daerah yang dilarang. "Kita akan terus melakukan penertiban semaksimal mungkin. Seminggu dua kali penertiban setiap Selasa dan Kamis malam," ucapnya.

Teddy mengakui estetika kota menjadi tidak indah karena pemasangan reklame yang semrawut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan tegas yang membatasi jumlah reklame yang bertebaran di sudut-sudut hingga pusat Kota Bandung.

"Dalam Perda Reklame diatur jarak tiap antarbando, antarbillboard, atau antarspanduk. Sehingga ini akan dikaji, tidak ada aturan soal jarak antara bando dengan billboard, dan reklame lainnya," terang Teddy.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%