Selasa, 10/09/2013 17:52 WIB

Baru 2 Ribuan dari 7 Ribu Reklame Liar di Bandung yang Ditertibkan

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengaku telah menertibkan 2.800 reklame ilegal. Jumlah tersebut masih jauh dari total 7.345 reklame liar yang ada di Bandung.

"Dengan kondisi seoptimal ini, dalam dua tahun sudah 2.000-an ditertibkan. Kalau masih ada reklame lama yang terpasang, bisa jadi sudah memperpanjang dan mengajukan izin. Untuk sekarang kita prioritaskan reklame yang sama sekali tak berizin untuk ditertibkan," ujar Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Teddy Wirakusumah, usai rapat evaluasi terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Reklame, di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Senin (10/9/2013).

Menurut Teddy, reklame yang ditertibkan selain tidak berizin, juga reklame yang dipasang di daerah yang dilarang. "Kita akan terus melakukan penertiban semaksimal mungkin. Seminggu dua kali penertiban setiap Selasa dan Kamis malam," ucapnya.

Teddy mengakui estetika kota menjadi tidak indah karena pemasangan reklame yang semrawut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan tegas yang membatasi jumlah reklame yang bertebaran di sudut-sudut hingga pusat Kota Bandung.

"Dalam Perda Reklame diatur jarak tiap antarbando, antarbillboard, atau antarspanduk. Sehingga ini akan dikaji, tidak ada aturan soal jarak antara bando dengan billboard, dan reklame lainnya," terang Teddy.

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%