Detik.com News
Detik.com

Selasa, 10/09/2013 17:52 WIB

Baru 2 Ribuan dari 7 Ribu Reklame Liar di Bandung yang Ditertibkan

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengaku telah menertibkan 2.800 reklame ilegal. Jumlah tersebut masih jauh dari total 7.345 reklame liar yang ada di Bandung.

"Dengan kondisi seoptimal ini, dalam dua tahun sudah 2.000-an ditertibkan. Kalau masih ada reklame lama yang terpasang, bisa jadi sudah memperpanjang dan mengajukan izin. Untuk sekarang kita prioritaskan reklame yang sama sekali tak berizin untuk ditertibkan," ujar Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Teddy Wirakusumah, usai rapat evaluasi terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Reklame, di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Senin (10/9/2013).

Menurut Teddy, reklame yang ditertibkan selain tidak berizin, juga reklame yang dipasang di daerah yang dilarang. "Kita akan terus melakukan penertiban semaksimal mungkin. Seminggu dua kali penertiban setiap Selasa dan Kamis malam," ucapnya.

Teddy mengakui estetika kota menjadi tidak indah karena pemasangan reklame yang semrawut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan tegas yang membatasi jumlah reklame yang bertebaran di sudut-sudut hingga pusat Kota Bandung.

"Dalam Perda Reklame diatur jarak tiap antarbando, antarbillboard, atau antarspanduk. Sehingga ini akan dikaji, tidak ada aturan soal jarak antara bando dengan billboard, dan reklame lainnya," terang Teddy.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%