detikcom
Selasa, 10/09/2013 17:52 WIB

Baru 2 Ribuan dari 7 Ribu Reklame Liar di Bandung yang Ditertibkan

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengaku telah menertibkan 2.800 reklame ilegal. Jumlah tersebut masih jauh dari total 7.345 reklame liar yang ada di Bandung.

"Dengan kondisi seoptimal ini, dalam dua tahun sudah 2.000-an ditertibkan. Kalau masih ada reklame lama yang terpasang, bisa jadi sudah memperpanjang dan mengajukan izin. Untuk sekarang kita prioritaskan reklame yang sama sekali tak berizin untuk ditertibkan," ujar Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Teddy Wirakusumah, usai rapat evaluasi terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) Reklame, di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Senin (10/9/2013).

Menurut Teddy, reklame yang ditertibkan selain tidak berizin, juga reklame yang dipasang di daerah yang dilarang. "Kita akan terus melakukan penertiban semaksimal mungkin. Seminggu dua kali penertiban setiap Selasa dan Kamis malam," ucapnya.

Teddy mengakui estetika kota menjadi tidak indah karena pemasangan reklame yang semrawut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan tegas yang membatasi jumlah reklame yang bertebaran di sudut-sudut hingga pusat Kota Bandung.

"Dalam Perda Reklame diatur jarak tiap antarbando, antarbillboard, atau antarspanduk. Sehingga ini akan dikaji, tidak ada aturan soal jarak antara bando dengan billboard, dan reklame lainnya," terang Teddy.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%