detikcom
Senin, 12/08/2013 16:24 WIB

PNS Banyak yang Hadir, Tapi Dada dan Wakilnya Absen di Pemkot Bandung

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Hari pertama masuk kerja, sekaligus halal bihalal di lingkungan Pemkot Bandung, tidak dihadiri Wali Kota Bandung Dada Rosada dan wakilnya Ayi Vivananda. Pejabat berwenang yang memimpin apel pagi yakni Plt Sekda Yossi Irianto.

Usai apel, Yossi memantau sejumlah dinas, seperti Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak), Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Pelayanan Perizinan Terapadu (BPPT) dan Dinas Pemadam Kebakaran.

"Kehadiran 99 persen. Kalau yang tidak masuk itu karena cuti. Kalau tahun lalu banyak yang tidak masyk. Tahun ini cukup baik," ujar Yossi di kawasan pemerintahan Pemkot Bandung, Jalan Cianjur, Senin (12/8/2013).

Dihubungi terpisah, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Evie S Shaleha, data PNS seluruhnya kecuali PNS Guru dan Tata Usaha sekolah adalah 8011. Jumlah kehadiran di hari pertama kerja yakni 7.700 orang

"Yang masuk hari pertama ini mencapai 96, 12 persen. Yang tidak hadir 311 orang. Ketidak hadiran karena cuti tahunan, izin satu hari, sedang tugas dan ada yang tanpa keterangan. Alasan secara detail ada di dinas masing-masing," jelas Evie.

Sementara mengenai ketidakhadiran dua pemimimpin Bandung, hingga saat ini tidak diketahui alasannya. Kasie Dokumentasi dan Peliputan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Bandung pun belum mengaku tidak mengetahui alasannya.

"Saya enggak tahu kemana. Humas hanya diberi tahu kegiatan yang kira-kira bisa untuk di iput juga untuk wartawan," singkatnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%