Senin, 12/08/2013 16:24 WIB

PNS Banyak yang Hadir, Tapi Dada dan Wakilnya Absen di Pemkot Bandung

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Hari pertama masuk kerja, sekaligus halal bihalal di lingkungan Pemkot Bandung, tidak dihadiri Wali Kota Bandung Dada Rosada dan wakilnya Ayi Vivananda. Pejabat berwenang yang memimpin apel pagi yakni Plt Sekda Yossi Irianto.

Usai apel, Yossi memantau sejumlah dinas, seperti Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak), Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Pelayanan Perizinan Terapadu (BPPT) dan Dinas Pemadam Kebakaran.

"Kehadiran 99 persen. Kalau yang tidak masuk itu karena cuti. Kalau tahun lalu banyak yang tidak masyk. Tahun ini cukup baik," ujar Yossi di kawasan pemerintahan Pemkot Bandung, Jalan Cianjur, Senin (12/8/2013).

Dihubungi terpisah, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Evie S Shaleha, data PNS seluruhnya kecuali PNS Guru dan Tata Usaha sekolah adalah 8011. Jumlah kehadiran di hari pertama kerja yakni 7.700 orang

"Yang masuk hari pertama ini mencapai 96, 12 persen. Yang tidak hadir 311 orang. Ketidak hadiran karena cuti tahunan, izin satu hari, sedang tugas dan ada yang tanpa keterangan. Alasan secara detail ada di dinas masing-masing," jelas Evie.

Sementara mengenai ketidakhadiran dua pemimimpin Bandung, hingga saat ini tidak diketahui alasannya. Kasie Dokumentasi dan Peliputan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Bandung pun belum mengaku tidak mengetahui alasannya.

"Saya enggak tahu kemana. Humas hanya diberi tahu kegiatan yang kira-kira bisa untuk di iput juga untuk wartawan," singkatnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(avi/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%