Senin, 12/08/2013 16:24 WIB

PNS Banyak yang Hadir, Tapi Dada dan Wakilnya Absen di Pemkot Bandung

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Hari pertama masuk kerja, sekaligus halal bihalal di lingkungan Pemkot Bandung, tidak dihadiri Wali Kota Bandung Dada Rosada dan wakilnya Ayi Vivananda. Pejabat berwenang yang memimpin apel pagi yakni Plt Sekda Yossi Irianto.

Usai apel, Yossi memantau sejumlah dinas, seperti Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak), Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Pelayanan Perizinan Terapadu (BPPT) dan Dinas Pemadam Kebakaran.

"Kehadiran 99 persen. Kalau yang tidak masuk itu karena cuti. Kalau tahun lalu banyak yang tidak masyk. Tahun ini cukup baik," ujar Yossi di kawasan pemerintahan Pemkot Bandung, Jalan Cianjur, Senin (12/8/2013).

Dihubungi terpisah, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Evie S Shaleha, data PNS seluruhnya kecuali PNS Guru dan Tata Usaha sekolah adalah 8011. Jumlah kehadiran di hari pertama kerja yakni 7.700 orang

"Yang masuk hari pertama ini mencapai 96, 12 persen. Yang tidak hadir 311 orang. Ketidak hadiran karena cuti tahunan, izin satu hari, sedang tugas dan ada yang tanpa keterangan. Alasan secara detail ada di dinas masing-masing," jelas Evie.

Sementara mengenai ketidakhadiran dua pemimimpin Bandung, hingga saat ini tidak diketahui alasannya. Kasie Dokumentasi dan Peliputan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Bandung pun belum mengaku tidak mengetahui alasannya.

"Saya enggak tahu kemana. Humas hanya diberi tahu kegiatan yang kira-kira bisa untuk di iput juga untuk wartawan," singkatnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(avi/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%