Jumat, 12/07/2013 10:25 WIB

Dishub Jabar Berbagi Info Mudik Lewat Jejaring Sosial

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat sejak tahun lalu memanfaatkan jejaring sosial guna berbagi informasi arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri. Sejumlah petugas disiapkan bekerja nonstop mengabarkan situasi terkini jalur dan lalu lintas via dunia maya.

"Ya, kami pakai jejaring sosial twitter yang bisa diakses masyarakat. Dari tahun lalu juga sudah ada," kata Kadishub Jabar Dedi Taufik di Bandung, Jumat (12/7/2013).

Biasanya, sambung Dedi, sajian di twitter @dishub_jabar itu berkaitan kondisi arus lalu lintas di lokasi jalur mudik wilayah Jabar. Masyarakat pun bisa berkontribusi memberikan info situasi saat melintas di jalur mudik.

Perkembangan teknologi macam jejaring sosial tersebut bisa difungsikan membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Tertutama momen mudik lebaran Idul Fitri.

"Nanti kami menyiapkan petugas yang standby untuk mengelola info lewat twitter. Informasi yang disampaikan, diusahakan update 24 jam. Ada lima personel yang saling bergantian bertugas. Saat ini sudah bisa diakses," ucap Dedi.

Selain mengandalkan alat komunikasi jarak jauh serta dukungan petugas Orari, Dishub Jabar memasang 15 kamera closed circuit television (CCTV) untuk memantau situasi mudik dan perkembangan arus lalu lintas. Titik CCTV itu antara lain berada di Sadang, Bogor, Sukabumi, Ciawi, Ujungberung, Ciburu, Malangbong, Limbangan, Kadungora, dan Banjar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/bbn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%