Rabu, 03/07/2013 17:20 WIB

Ini Reaksi KPU Kota Bandung Soal Gugatan Pilwalkot

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Enam kandidat mendaftarkan gugatan penyelenggaraan Pilwalkot Bandung 2013 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ada indikasi pelanggaran dan kecurangan sewaktu Pilwalkot. Apa reaksi KPU terkait gugatan ini?

"Kalau KPU menanggapi biasa-biasa saja. Gugatan itu 'kan proses hukum biasa, bukan suatu peristiwa besar," ucap Ketua KPU Kota Bandung Apipudin saat berbincang dengan detikcom via telepon, Rabu (3/7/2013).

Apipudin menjelaskan, merupakan hal lumrah usai pemilihan kepala daerah diwarnai rasa tidak puas dari kandidat lain yang berujung menggugat KPU. Perihal enam kandidat yang turut bertarung Pilwalkot Bandung dan menggulirkan gugatan kepada MK, pihak KPU Kota Bandung bakal mempelajarinya serta menyiapkan jawaban atas keberatan penggugat.

Gugatan di MK ini hanya tinggal menanti tahapan registrasi. Selanjutnya, KPU Kota Bandung menunggu surat dari MK perihal permohonan gugatan, rencana jadwal persidangan, serta berkas yang digugatkan ke MK terhadap KPU,

"Intinya, KPU Kota Bandung siap menghadapi gugatan. KPU punya tim hukum dan divisi hukum untuk menghadapi perkara," tutup Apipudin.

Seperti diketahui, pasangan Edi Siswadi-Erwan Setiawan, Wahyudin Karnadinata-Toni Apriliani, Wawan Dewanta-M Sayogo, Ayi Vivananda-Nani Suryani, Budi Setiawan-Rizal Firdaus, dan Bambang Setiadi-Alex Tahsin resmi mendaftarkan sengketa pemilihan kepala daerah tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/7/2013) lalu. Mereka tidak puas dengan kinerja KPU dan Panwaslu Kota Bandung.

KPU Kota Bandung juga menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Oded M. Danial sebagai pemenang Pilwalkot Bandung 2013. Namun, hanya pasangan MQ Iswara-Asep Dedy Ruyadi yang menerima proses pelaksanaan Pilwalkot Bandung tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bbn/avi)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%