Senin, 01/07/2013 14:43 WIB

Tunjangan Penghasilan PNS Disyanjak Ditahan Jika Belum Bayar Pajak

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meminta pegawai negeri sipil (PNS) memberikan contoh baik kepada masyarakat perihal taat pajak. Jangan terjadi PNS di lingkungan Disyanjak menunda bayar pajak.

"Kalau belum membayar pajak, tunjangan penghasilannya (PNS) ditahan," tegas Kepala Disyanjak Kota Bandung Dandan Riza Wardhana saat ditemui usai acara Pekan Panutan Pajak di Plaza Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (1/7/2013).

Dalam kegiatan tesebut, Disyanjak Kota Bandung menghadirkan mobil pelayanan pajak. Dandan menjelaskan, mulai tahun ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Maka itu, guna pencapaian PBB ini perlu didukung kalangan PNS.

"Ya minimal mulai dari PNS memberikan contoh taat pajak kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Dandan menuturkan, pada 2013 ini potensi pajak dari 520 ribu wajib pajak di Kota Bandung sebanyak Rp 275 miliar. Guna memacu pencapaian target, kata Dandan, pihaknya bakal melaksanakan operasi pelayanan terpadu ke masyarakat.

Saat ini, sambung dia, sudah tersebar pos pelayanan di 15 kecamatan. Fokusnya pelayanan itu rupanya memicu kesadaran masyarakat membayar pajak. Dandan mengklaim pada tahun ini lebih baik dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

"Sekarang sudah 20 persen, waktu itu hanya 18,5 persen di bulan Juni. Tahun ini jumlah potensi raihan pajak menglami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Rp 246 miliar," tutup Dandan.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(bbn/bbn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%