detikcom
Senin, 01/07/2013 14:43 WIB

Tunjangan Penghasilan PNS Disyanjak Ditahan Jika Belum Bayar Pajak

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meminta pegawai negeri sipil (PNS) memberikan contoh baik kepada masyarakat perihal taat pajak. Jangan terjadi PNS di lingkungan Disyanjak menunda bayar pajak.

"Kalau belum membayar pajak, tunjangan penghasilannya (PNS) ditahan," tegas Kepala Disyanjak Kota Bandung Dandan Riza Wardhana saat ditemui usai acara Pekan Panutan Pajak di Plaza Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (1/7/2013).

Dalam kegiatan tesebut, Disyanjak Kota Bandung menghadirkan mobil pelayanan pajak. Dandan menjelaskan, mulai tahun ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Maka itu, guna pencapaian PBB ini perlu didukung kalangan PNS.

"Ya minimal mulai dari PNS memberikan contoh taat pajak kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Dandan menuturkan, pada 2013 ini potensi pajak dari 520 ribu wajib pajak di Kota Bandung sebanyak Rp 275 miliar. Guna memacu pencapaian target, kata Dandan, pihaknya bakal melaksanakan operasi pelayanan terpadu ke masyarakat.

Saat ini, sambung dia, sudah tersebar pos pelayanan di 15 kecamatan. Fokusnya pelayanan itu rupanya memicu kesadaran masyarakat membayar pajak. Dandan mengklaim pada tahun ini lebih baik dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

"Sekarang sudah 20 persen, waktu itu hanya 18,5 persen di bulan Juni. Tahun ini jumlah potensi raihan pajak menglami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Rp 246 miliar," tutup Dandan.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bbn/bbn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%