Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/07/2013 14:43 WIB

Tunjangan Penghasilan PNS Disyanjak Ditahan Jika Belum Bayar Pajak

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meminta pegawai negeri sipil (PNS) memberikan contoh baik kepada masyarakat perihal taat pajak. Jangan terjadi PNS di lingkungan Disyanjak menunda bayar pajak.

"Kalau belum membayar pajak, tunjangan penghasilannya (PNS) ditahan," tegas Kepala Disyanjak Kota Bandung Dandan Riza Wardhana saat ditemui usai acara Pekan Panutan Pajak di Plaza Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (1/7/2013).

Dalam kegiatan tesebut, Disyanjak Kota Bandung menghadirkan mobil pelayanan pajak. Dandan menjelaskan, mulai tahun ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Maka itu, guna pencapaian PBB ini perlu didukung kalangan PNS.

"Ya minimal mulai dari PNS memberikan contoh taat pajak kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Dandan menuturkan, pada 2013 ini potensi pajak dari 520 ribu wajib pajak di Kota Bandung sebanyak Rp 275 miliar. Guna memacu pencapaian target, kata Dandan, pihaknya bakal melaksanakan operasi pelayanan terpadu ke masyarakat.

Saat ini, sambung dia, sudah tersebar pos pelayanan di 15 kecamatan. Fokusnya pelayanan itu rupanya memicu kesadaran masyarakat membayar pajak. Dandan mengklaim pada tahun ini lebih baik dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

"Sekarang sudah 20 persen, waktu itu hanya 18,5 persen di bulan Juni. Tahun ini jumlah potensi raihan pajak menglami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Rp 246 miliar," tutup Dandan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/bbn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%