detikcom

Senin, 01/07/2013 14:43 WIB

Tunjangan Penghasilan PNS Disyanjak Ditahan Jika Belum Bayar Pajak

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meminta pegawai negeri sipil (PNS) memberikan contoh baik kepada masyarakat perihal taat pajak. Jangan terjadi PNS di lingkungan Disyanjak menunda bayar pajak.

"Kalau belum membayar pajak, tunjangan penghasilannya (PNS) ditahan," tegas Kepala Disyanjak Kota Bandung Dandan Riza Wardhana saat ditemui usai acara Pekan Panutan Pajak di Plaza Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (1/7/2013).

Dalam kegiatan tesebut, Disyanjak Kota Bandung menghadirkan mobil pelayanan pajak. Dandan menjelaskan, mulai tahun ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Maka itu, guna pencapaian PBB ini perlu didukung kalangan PNS.

"Ya minimal mulai dari PNS memberikan contoh taat pajak kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Dandan menuturkan, pada 2013 ini potensi pajak dari 520 ribu wajib pajak di Kota Bandung sebanyak Rp 275 miliar. Guna memacu pencapaian target, kata Dandan, pihaknya bakal melaksanakan operasi pelayanan terpadu ke masyarakat.

Saat ini, sambung dia, sudah tersebar pos pelayanan di 15 kecamatan. Fokusnya pelayanan itu rupanya memicu kesadaran masyarakat membayar pajak. Dandan mengklaim pada tahun ini lebih baik dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

"Sekarang sudah 20 persen, waktu itu hanya 18,5 persen di bulan Juni. Tahun ini jumlah potensi raihan pajak menglami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Rp 246 miliar," tutup Dandan.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bbn/bbn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%