Detik.com News
Detik.com
Senin, 01/07/2013 14:43 WIB

Tunjangan Penghasilan PNS Disyanjak Ditahan Jika Belum Bayar Pajak

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung meminta pegawai negeri sipil (PNS) memberikan contoh baik kepada masyarakat perihal taat pajak. Jangan terjadi PNS di lingkungan Disyanjak menunda bayar pajak.

"Kalau belum membayar pajak, tunjangan penghasilannya (PNS) ditahan," tegas Kepala Disyanjak Kota Bandung Dandan Riza Wardhana saat ditemui usai acara Pekan Panutan Pajak di Plaza Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (1/7/2013).

Dalam kegiatan tesebut, Disyanjak Kota Bandung menghadirkan mobil pelayanan pajak. Dandan menjelaskan, mulai tahun ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Maka itu, guna pencapaian PBB ini perlu didukung kalangan PNS.

"Ya minimal mulai dari PNS memberikan contoh taat pajak kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Dandan menuturkan, pada 2013 ini potensi pajak dari 520 ribu wajib pajak di Kota Bandung sebanyak Rp 275 miliar. Guna memacu pencapaian target, kata Dandan, pihaknya bakal melaksanakan operasi pelayanan terpadu ke masyarakat.

Saat ini, sambung dia, sudah tersebar pos pelayanan di 15 kecamatan. Fokusnya pelayanan itu rupanya memicu kesadaran masyarakat membayar pajak. Dandan mengklaim pada tahun ini lebih baik dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

"Sekarang sudah 20 persen, waktu itu hanya 18,5 persen di bulan Juni. Tahun ini jumlah potensi raihan pajak menglami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Rp 246 miliar," tutup Dandan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/bbn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%