Detik.com News
Detik.com
Senin, 27/05/2013 18:50 WIB

Tunjangan tak Naik, Puluhan Panitera PN Bandung Ancam Mogok Kerja

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Sebanyak 53 panitera pengganti (PP) Pengadilan Negeri (PN) Bandung berencana mogok kerja guna menuntut keadilan. Mereka gerah lantaran sudah enam tahun tunjangan yang diterima tidak mengalami perubahan alias tak naik.

Ancaman mogok kerja datang dari Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) yang bertugas di PN Bandung. Sejak 2007, mereka hanya mendapat tunjangan sebesar Rp 375 ribu per bulan. Sedangkan para hakim tunjangannya kini sudah naik sepuluh kali lipat.

"Panitera sudah enam tahun tidak pernah naik tunjangannya. Sementara harga-harga kebutuhan pokok naik terus. Itu tidak sebanding dengan beban kerja kami. Hakim dan panitera itu partner kerja, tapi kok tunjangannya jauh beda," ujar seorang PP yang enggan disebutkan identitasnya pada wartawan, Senin (27/5/2013).

Pria yang sudah belasan tahun menjadi PP ini menyebutkan, hakim di PN Bandung saat ini menerima tunjangan yang jumlahnya bervariasi. Mulai dari Rp 17,5 juta per bulan untuk hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial, Rp 20,5 juta per bulan untuk hakim adhoc Tipikor, hingga Rp 21 juta per bulan untuk hakim PN. Jumlah tersebut jauh berbeda dibanding panitera yang bertugas di Pengadilan Tipikor dan PHI Bandung, tidak mendapat tunjangan tambahan, kecuali tunjangan Rp 375 ribu per bulan.

Peran panitera dalam jalannya persidangan di pengadilan tak bisa diremehkan. Dia menjelaskan, panitera dalam persidangan ialah menyiapkan ruang sidang, mencatat jalannya persidangan dan membuat berita acara persidangan yang dibuat setelah sidang. Panitera juga kerap melaksanakan tugas di luar tanggung jawabnya, seperti menyiapkan kerangka keputusan yang merupakan tugas hakim.

"Nyaris tiap hari kami kerja lembur untuk membuat berita acara persidangan. Bahkan ada sidang yang sampai malam. Sehari, minimal kami mengerjakan berita acara. Hari Sabtu dan Minggu kadang terpakai untuk mengerjakan laporan-laporan," ucapnya lagi.

Karena alasan itulah panitera mengajukan perbaikan tunjangan jabatan PP. Mereka pun telah melayangkan surat permohonan pada Ketua IPASPI Pusat Anton Suryatno. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Dirjen Peradilan Umum, Komisi Yudisial, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi III DPR RI dan Menteri Keuangan. Dalam surat itu terlampir juga tanda tangan 53 orang PP PN Klas 1A Bandung.

"Dua kali kami ajukan surat, yaitu Januari 2013 dan April 2013. Tapi tidak ada tanggapan. Jika tuntutan perbaikan tunjangan jabatan ini tidak segera direalisasikan, kami akan mogok kerja," ujarnya.

Terkait tuntutan para panitera tersebut, Humas PN Bandung Djoko Indiarto, belum bisa memberikan keterangan. Begitu pula ancaman aksi mogok kerja, ia enggan berkomentar. "Saya belum bisa berkomentar untuk itu," kata Djoko.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/bbn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%