Rabu, 22/05/2013 18:27 WIB

Seluruh Parpol Tuntas Serahkan Perbaikan Syarat Bacaleg ke KPU Jabar

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Parpol sudah seluruhnya menyerahkan berkas perbaikan persyaratan bakal calon legislatif (Bacaleg) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Hari ini merupakan terakhir penyerahan berkas perbaikan yang batas waktunya ditutup pukul 16.00 WIB.

"Parpol sudah semuanya menyerahkan berkas perbaikan bacaleg. Hari terakhir ini ada delapan parpol yang menyerahkan ke kantor KPU Jabar," jelas Ketua Pokja Penghitungan Suara KPU Jabar Ahmad Heri kepada wartawan di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (22/5/2013).

Seluruh parpol yang sudah menyerahkan berkas perbaikan persyaratan Bacaleg itu yakni PDIP, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, PBB, Hanura, Gerindra, Nasdem, dan PKPI.

"Kalau yang hari terakhir menyerahkan tadi di antaranya yakni Golkar, PAN, PBB, PKPI, PKB, Gerindra, Demokrat dan Hanura," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, usai penerimaan hari ini, selanjutnya KPU melakukan verifikasi berkas perbaikan selama satu minggu terhitung mulai Kamis 23 Mei 2013. Setelah itu pada 4-13 Juni 2013 menyusun Daftar Caleg Sementara (DCS).

"KPU akan mengumumkan DCS melalui media massa pada 14 Juni mendatang," singkat Ahmad.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/tya)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%