Detik.com News
Detik.com

Rabu, 22/05/2013 18:27 WIB

Seluruh Parpol Tuntas Serahkan Perbaikan Syarat Bacaleg ke KPU Jabar

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Parpol sudah seluruhnya menyerahkan berkas perbaikan persyaratan bakal calon legislatif (Bacaleg) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Hari ini merupakan terakhir penyerahan berkas perbaikan yang batas waktunya ditutup pukul 16.00 WIB.

"Parpol sudah semuanya menyerahkan berkas perbaikan bacaleg. Hari terakhir ini ada delapan parpol yang menyerahkan ke kantor KPU Jabar," jelas Ketua Pokja Penghitungan Suara KPU Jabar Ahmad Heri kepada wartawan di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (22/5/2013).

Seluruh parpol yang sudah menyerahkan berkas perbaikan persyaratan Bacaleg itu yakni PDIP, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, PBB, Hanura, Gerindra, Nasdem, dan PKPI.

"Kalau yang hari terakhir menyerahkan tadi di antaranya yakni Golkar, PAN, PBB, PKPI, PKB, Gerindra, Demokrat dan Hanura," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, usai penerimaan hari ini, selanjutnya KPU melakukan verifikasi berkas perbaikan selama satu minggu terhitung mulai Kamis 23 Mei 2013. Setelah itu pada 4-13 Juni 2013 menyusun Daftar Caleg Sementara (DCS).

"KPU akan mengumumkan DCS melalui media massa pada 14 Juni mendatang," singkat Ahmad.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/tya)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%