Kamis, 16/05/2013 14:14 WIB

Bangun Restoran di Baksil, PT EGI Siap Hadapi Gugatan Warga

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - PT Esa Gemilang Indah (EGI) mengaku siap menghadapi gugatan dari warga terkait pembangunan kembali restoran yang ada di kawasan Babakan Siliwangi (Baksil).

Hal itu diungkapkan Konsultan Humas PT EGI, Dadan Hendaya, Kamis (16/5/2013). "Soal gugatan hukum, itu jelas hak setiap warganegara. Mereka bisa melakukan class action atau apapun namanya. Tidak ada hak kita untuk melarang itu," ujarnya.

Namun yang jelas, lanjut Dadan, pihaknya siap untuk membuka dialog dengan masyarakat maupun tokoh lingkungan.

"Kita siap untuk menerima kritikan atau masukan apapun dari masyarakat," ucapnya.

Bahkan, kata Dadan, PT EGI siap melakukan penandatanganan komitmen dengan aktivis lingkungan atau warga untuk menjaga Baksil tetap lestari.

"Kami hanya berharap agar semua pihak tidak berprasangka buruk. Mari sama-sama jaga dan awasi penataan dan pembangunan kawasan ini. Toh di MoU dan IMB ada rambu-rambu yang mengawasi kami begitu tegas," pungkasnya.

Sebelumnya, Walhi Jabar sedang menyiapkan draft gugatan hukum pembatalan dan pencabutan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan Pemkot Bandung kepada PT Esa Gemilang Indah (EGI).



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%