Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/05/2013 20:10 WIB

Mulai Juni 2013 Lima Wilayah di Jabar akan Ujicoba Sistem SJSN

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Provinsi Jawa Barat akan melakukan uji coba Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan pada bulan Juni mendatang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kesiapan Jabar yang menjadi satu dari tiga provinsi yang dijadikan pilot project program yang akan dilaksanakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

"Jabar menjadi pilot project bersama dengan Jakarta dan Aceh. Proyek percontohan ini akan diberlakukan di 5 kabupaten Kota di Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat ditemui usai membuka Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 'Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai SJSN dan UU BPJS' di Hotel Aston Primera, Jalan Dr Djundjunan, Rabu (15/5/2013).

Ia menuturkan, Jabar dipilih menjadi pilot project karena sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jabar dinilai lebih baik dibandingkan provinsi lain.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati menuturkan, uji coba sistem BPJS ini akan menjadi pembelajaran bagi pemprov sebagai penyedia sarana dan prasarana serta untuk masyarakat.

"Kita melihat, kalau tidak learning by doing maka nantinya kita tidak tahu seharusnya seperti apa. Ini pembelajaran, apa kurangnya," tutur Alma. Untuk tahap awal Alma menjelaskan akan dibuat maping berapa sarana dan yang ada saat ini dan ditentukan zonasi per wilayah.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muriono Aladin menambahkan pihaknya optimis Jawa Barat bisa sukses dalam melaksanakan program tersebut. "Kalau Jabar bisa, itu artinya seperlima Indonesia sudah bisa sukses menjalankan ini," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%