detikcom
Selasa, 14/05/2013 18:54 WIB

Banjir Rancaekek, 4 Anak Sungai akan Dinormalisasi dengan Dana Rp 400 M

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan melakukan normalisasi empat anak sungai dalam rangka mengatasi banjir Rancaekek. Dana yang dianggarkan mencapai Rp 400 miliar yang berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Keempat anak sungai itu yakni Sungai Cikijing, Cimande, Cikeruh, termasuk hulu Citarum.

Kabid Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Arif Budhiyo mengatakan normalisasi akan dilakukan pada empat anak sungai yakni Cikijing 6,68 Km, Cimande 9,51 Km, Cikeruh 10 Km, Citarum hulu 5,48 Km.

"Dari 9 yang diusulkan, hanya empat anak sungai Citarum yang dinormalisasi," ujar Arif kepada wartawan di ruang Malabar, Gedung Sate, Selasa (14/5/2013).

Menurut Arif, dana Rp 400 miliar itu meliputi pengerukan sungai dan pembebasan lahan. Namun dana tersebut belum bisa dicairkan, sehingga baru bisa dilakukan tahun 2014.

"Tapi kami akan melakukan langkah darurat dengan melakukan pengerukan terhadapa anak sungan Cikijing, sedalam 1-1,5meter dan pelebaran 15 meter. Dana yang disiapkan berasal dari APBN senilai Rp400 juta," katanya.

Namun lanjut Arif, proyek ini akan menemukan kendala karena sebagian wilayah aliran sungai tersebut melintasi kawasan PT Kahatex. "Kita akan tinjau kembali untuk normalisasi pada titik tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) akan mengusulkan pembangunan 13 hingga 18 bendungan untuk menangani banjir di Rancaekek.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close