detikcom
Selasa, 14/05/2013 16:37 WIB

HS Ditangkap Kejari Bandung Terlibat Proyek Fiktif dengan PT Telkom?

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Pria berinisial HS ditangkap tim Kejari Bandung lantaran diduga kongkalingkong membuat proyek fiktif dengan salah satu perusahaan BUMN yang kantor pusatnya berlamat di Kota Bandung. HS diketahui menjabat direktur utama di lima perusahaan swasta. Kepala Kejari Bandung enggan menyebutkan nama perusahaan BUMN yang dimaksud. Namun informasi menguat HS merupakan rekanan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom).

"Untuk nama BUMN itu belum dapat konfirmasi. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri," kilah Kajari Bandung Febrie Ardiansyah saat menjawab pertanyaan wartawan perihal nama salah satu perusahaan BUMN.

Ia menyampaikannya ketika menggelar jumpa pers di kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (14/5/2013).

Sumber di Kejari Bandung berbisik, HS selama ini menjadi rekanan PT Telkom. Karena proyektif fiktif anggaran rutin PT Telkom untuk periode 2010-2013 itulah Kejari Bandung menyeret HS ke jalur hukum lantaran dugaan tindak pidana korupsi. HS menjabat direktur utama di PT Dimensi Kaya Perkasa, PT Tri Utama Jaya, PT Cahaya Harmoni, dan PT Arco Tritama Jaya, dan CV Bintang Anugerah.

Kerja sama HS dengan PT Telkom makin menguat. Sewaktu Febrie memberikan keterangan, dua orang dari PT Telkom Indonesia hadir di ruangan konferensi pers.

"Saya datang ke sini hanya ingin mendengarkan saja pernyataan Kajari tadi," tepis Humas Telkom Indonesia Divre III Bandung Das Rizal saat dihampiri wartawan selepas jumpa pers di tempat sama.

Apakah dimaksud perusahaan BUMN itu ialah PT Telkom? "Tadi Kajari bilang salah satu perusahaan BUMN. Tidak menyebut Telkom 'kan. Saya tidak bisa komentar," singkat Das.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%