detikcom
Selasa, 14/05/2013 15:40 WIB

Terlibat Proyek Fiktif, Dirut Rekanan BUMN di Bandung Diringkus

Baban Gandapurnama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung meringkus pria berinisial HS lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa proyek fiktif penyalahgunaan anggaran rutin pada 2010 hingga 2013 di salah satu BUMN yang berkantor pusat di Bandung.

HS yang merupakan direktur utama di lima perusahaan swasta ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan nomor Print-1626 00.2.10/Fd.1/05/2013.

Kajari Bandung Febrie Adriansyah mengatakan penangkapan terhadap HS dilakukan di Jalan Bengawan No. 59, Selasa (14/5/2013), sekitar pukul 09.00 WIB.

"HS ditangkap di kantornya. Selain dia, di tempat sama diamankan juga empat karyawannya yang terdiri dari tiga pria berinisial S, Y, DW, dan satu wanita berinisial S," jelas Febrie saat menggelar jumpa pers di kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (14/5/2013).

HS diketahui memiliki lima perusahaan swasta. Ia menjabat Direktur Utama (Dirut) di PT Dimensi Kaya Perkasa, PT Tri Utama Jaya, PT Cahaya Harmoni, dan PT Arco Tritama Jaya, dan CV Bintang Anugerah.

Febrie belum mau buka mulut perihal nama perusahaan BUMN dimaksud. Namun saat jumpa pers tersebut, terlihat Humas PT Telkom Divre III Jabar Das Rizal. Akan tetapi Das Rizal pun enggan berkomentar saat ditanya apakah Telkom, BUMN yang terlibat dalam kasus ini.

Lebih lanjut Febrie mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang selanjutnya langsung diselidiki. Rupanya pengamatan, lima perusahaan yang dipegang HS itu semuanya beralamat di Jalan Bengawan No.59, Kota Bandung.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%