detikcom
Senin, 13/05/2013 16:47 WIB

Pegawai Kontrak Jadi Prioritas CPNS Pemprov Jabar

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Tenaga kerja kontrak (TKK) atau pegawai honorer akan diprioritaskan untuk masuk dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Jabar tahun ini. Berdasarkan verifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), kuota CPNS Pemprov Jabar pada 2013 ini berkisar 1.810 orang.

Kuota CPNS tersebut terbagi jadi dua kategori untuk daftar CPNS yaitu 610 orang untuk Kategori I (pegawai honorer yang seharusnya diangkat namun gagal) dan 1.200 orang untuk Kategori II (pegawai honorer yang telah mengambdi selama 5 tahun).

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhamad Solihin telah memberikan usulan untuk perekrutan pegawai baru kepada pemerintah pusat. Setelah proses verifikasi, pemerintah pusat melalui Kemenpan lantas memberikan jatah untuk 1.810 orang untuk dua kategori.

"Melihat informasi tersebut sehingga yang jadi prioritas atau diutamakan adalah para pegawai yang sudah mengabdi," ujar Solihin saat dihubungi wartawan melalui ponselnya, Senin (13/5/2013).

Dia menjelaskan, meski pegawai honorer menjadi prioritas sebagaimana instruksi pemerintah pusat namun pendaftar umum tetap memiliki peluang. Hal itu jika Pemprov masih kekurangan pegawai.

"Kalau kurang maka nanti dibuka penerimaan yang bisa diakses kalangan umum," katanya.

Solihin menjelaskan, penerimaan CPNS di Pemprov Jabar ini mengalami pengunduran. Awalnya, penerimaan akan dilakukan pada Juni namun diundur hingga September tahun ini. Pemprov Jabar membutuhkan pegawai di berbagai sektor seperti tenaga medis dan tenaga teknik seperti untuk di lingkungan Pekerjaan Umum (PU).

Penerimaan pegawai baru diakui Solihin sangat dibutuhkan, karena ada sekitar 600 pegawai yang memasuki masa pensiun. Bahkan pada tahun 2013, ditaksir jumlah 'abdi negara' yang pensiun mencapai 750 orang. Penerimaan CPNS ini diharapkam mampu memenuhi kebutuhan jumlah pegawai Pemprov Jabar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(tya/ern)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%