detikcom
Rabu, 08/05/2013 13:00 WIB

Pilwalkot Bandung

BEM Bandung Raya Todong Pasangan Cawalkot Teken Pakta Integritas

Avitia Nurmatari - detikNews
Foto: avitia nurmatari/detikcom
Bandung - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bandung Raya meminta masing-masing pasangan calon untuk menandatangani pakta integritas Bandung Bermartabat. Mereka memburu tandatangan usai Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Bandung 2013 di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Rabu (8/5/2013).

Pakta intergitas tersebut ditulis dalam sehelai poster berwarna putih dan tulisannya memakai tinta hitam dan merah. Isi pakta integritas itu, sebagai berikut.

"Kami, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota beserta tim kami, SIAP dan BERSEDIA untuk melaksanakan Pillwalkot Bandung yang bersih dengan menjungjung tinggi norma agama, nilai luhur budaya sunda dan aturan hukum yang berlaku. Apabila kami terbukti melakukan pelanggaran aturan pemilu, berbuat amoral dan/atau terlibat pelanggaran hukum. Maka kami SIAP untuk MUNDUR dari pencalonan wali kota dan wakil wali kota bandung dan siap diproses sesuai hukum yang berlaku," begitu isi tulisannya.

Menurut Koordinator BEM se-Bandung Raya Yoga Yulianto, tujuan mereka adalah untuk mengikat para pasangan calon dengan kontrak politik.

"Kami meminta kepada semua calon agar berlaku baik dan tidak melakukan pelanggaaran. Jika terbukti, maka mereka harus siap untuk mundur," tegasnya.

Hanya pasangan MQ Iswara- Asep Dedi Ruyadi Iswara Asep yang tanda tangan. Pasangan calon lain masih diburu para mahasiswa.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(avi/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%