Detik.com News
Detik.com
Selasa, 07/05/2013 17:47 WIB

Panwaslu Imbau 8 Pasang Cawalkot Taati Aturan Pemasangan Atribut

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung mengimbau kepada delapan pasangan calon Pilwalkot 2013 untuk mentaati pemasangan atribut, seperti baliho, spanduk dan lainnya.

Hal itu disampaikan Anggota Panwaslu Kota Bandung Epih Ibkar saat jumpa pers penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Selasa (7/5/2013).

"Yang sering jadi laporan menyangkut pemasangan atribut baliho, spanduk dari pasangan calon. Kami mohon sama-sama dalam pemasangan atribut ini semua pasangan calon menaati aturan," ujar Epih.

Menurut Epih, memang tidak ada larangan menyangkut pemasangan atribut. Namun ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur soal itu.

"Ada aturannya. Ada daerah yang memang diperbolehkan untuk pemasangan atribut, ada juga daerah yang harus steril," jelasnya.

Lebih lanjut Epih mengatakan, Panwaslu akan berkoordinasi dengan pihak yang berhak melakukan penertiban, yakni Pemkot Bandung.

"Nanti dalam penertiban atribut, kami akan melibatkan tim pasangan calon juga," singkatnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%