detikcom
Selasa, 07/05/2013 17:47 WIB

Panwaslu Imbau 8 Pasang Cawalkot Taati Aturan Pemasangan Atribut

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung mengimbau kepada delapan pasangan calon Pilwalkot 2013 untuk mentaati pemasangan atribut, seperti baliho, spanduk dan lainnya.

Hal itu disampaikan Anggota Panwaslu Kota Bandung Epih Ibkar saat jumpa pers penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Selasa (7/5/2013).

"Yang sering jadi laporan menyangkut pemasangan atribut baliho, spanduk dari pasangan calon. Kami mohon sama-sama dalam pemasangan atribut ini semua pasangan calon menaati aturan," ujar Epih.

Menurut Epih, memang tidak ada larangan menyangkut pemasangan atribut. Namun ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur soal itu.

"Ada aturannya. Ada daerah yang memang diperbolehkan untuk pemasangan atribut, ada juga daerah yang harus steril," jelasnya.

Lebih lanjut Epih mengatakan, Panwaslu akan berkoordinasi dengan pihak yang berhak melakukan penertiban, yakni Pemkot Bandung.

"Nanti dalam penertiban atribut, kami akan melibatkan tim pasangan calon juga," singkatnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%