detikcom
Selasa, 07/05/2013 14:43 WIB

Verifikasi DCS KPU Jabar: Tidak Ada Parpol yang 'Bersih'

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - KPU Jabar mengumumkan hasil verifikasi awal Daftar Caleg Sementara (DCS) Peserta Pemilu 2014. Hasilnya, tidak ada satu pun parpol yang 'bersih'. Berkas caleg yang parpol daftarkan banyak kekurangan, seperti ijazah yang belum dilegalisir. Namun untuk caleg ganda, tidak ditemukan.

Hal itu diungkapkan Ketua Pokja Pencalonan KPU Jabar Ahmad Heri. Jumlah total caleg yang didaftarkan 12 parpol adalah 1.136 orang.

"Partai yang biasanya lengkap, bersih, ternyata ditemukan juga salahnya. Paling banyak itu dari syarat pengajuan calon. Rata-rata temuannya ya urusan administrasi," ujar Ahmad saat ditemui di KPU Jabar, Jalan Garut, Selasa (7/5/2013).

Selain syarat pengajuan calon, syarat dari parpol seperti tanda tangan dari ketua parpol juga beberapa terlewat.

Ia menyebut, banyak caleg yang menyerahkan ijazah tanpa legalisir. Selain itu, banyak ditemukan nama yang berbeda antara ijazah dan KTP. "Untuk yang berbeda, kita minta nama yang sesungguhnya untuk disesuaikan," tuturnya.

Khusus untuk caleg yang sebelumnya adalah PNS, anggota dewan, anggota KPU, atau kepala desa, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebelum Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan sebagai DCT.

Perbaikan serta kelengkapan berkas tersebut diberikan mulai 9 hingga 22 Mei 2013.

Soal caleg ganda, Ahmad menjelaskan bahwa KPU tidak menemukannya dalam proses verifikasi. "Untuk DPRD Jabar antar partai antar dapil, kami belum mendapatinya," kata Ahmad.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%