detikcom
Senin, 06/05/2013 13:50 WIB

Buntut Perusakan di Tasikmalaya, Polisi Jaga 8 Masjid Ahmadiyah di Bandung

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Polrestabes Bandung bersiaga di delapan masjid Ahmadiyah yang ada di Kota Bandung. Penjagaan tersebut buntut dari penyerangan terhadap rumah dan masjid besar milik jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, oleh sejumlah orang tak dikenal pada Minggu (5/5/2013) kemarin.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan kepada masjid Ahmadiyah jauh-jauh hari sebelum ada insiden di Tasikmalaya.

"Kita setiap hari mengawasi dengan melakukan patroli beberapa kali ke masjid Ahmadiyah," jelasnya saat ditemui di lapangan Gasibu Bandung, usai gelar latihan pra operasi praja pakuan 2013 guna pengamanan pilwalot, Senin (6/5/2013).

Abdul mengaku selama ini pihaknya selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang kontra dengan keberadaan Jemaah Ahmadiyah.

"Selama ini kita jajaran Polrestabes Bandung menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang mungkin kontra dengan keberadaan Ahmadiyah. Kita duduk bersama, jangan gunakan emosi, karena dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah, malah buat masalah baru," jelasnya.

Selain itu, polisi juga selalu patroli untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan terkait Jemaah Ahmadiyah dan menempatkan personel pada hari hari jumat.

"Kita lihat dinamikanya. Yang jelas kalau hari biasa, kita lebih banyak patroli," tandas Abdul.

Minggu dini hari, Masjid Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Tasikmalaya dirusak dan dibakar massa tak dikenal. Massa membakar sejumlah barang seperti sajadah dan kitab yang disimpan dalam masjid serta bagian bangunan masjid.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%