detikcom
Rabu, 01/05/2013 18:44 WIB

Tiga Pejabat Bulog Bandung Didakwa Korupsi Dana Raskin Rp 4,4 M

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Mantan Kepala Bulog Sub Divre Bandung Ruhyat Natajoeda menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (1/5/2013). Ruhyat didakwa bersama Nyimas Sukaesih, Kasi Administrasi dan Keuangan Sub Divre Bandung dan Muchlis, Wakil Kepala Sub Divre Bandung. Mereka disebut merugikan negara sebesar Rp 4,4 miliar.

Ketiganya didakwa dengan pasal berlapis, yaitu pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka pun diancam pidana penjara maksimal selama 20 tahun penjara.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), ketiganya dianggap telah bekerjasama menyelewengkan dana pendistribusian raskin. Hal itu pun dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2010.

Perbuatan korupsi yaitu dilakukan dengan menaikkan biaya operasional pendistribusian raskin menjadi Rp 112 per kilogram. Padahal yang diterima oleh satuan kerja hanya Rp 107 per kilogram.

"Tarif itu diberlakukan sejak tahun 2008 hingga 2010," ujar JPI Luki saat membacakan dakwaan di ruang sidang I.

Pada tahun 2008, jumlah raskin yang disalurkan untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, mencapai 68 juta kilogram. Tahun 2009 sebanyak 77,3 juta kilogram dan tahun 2010 mencapai 69,9 juta kilogram.

"Pengajuan dana operasional sekaligus pemotongan dilakukan oleh Nyimas yang juga menjadi Koordinator Bidang Keuangan Tim Raskin," tuturnya.

Ruhyat dan Muklis sebagai atasan Nyimas dianggap mengetahui atau menyetujui hal tersebut. Perbuatan itu terjadi selama 3 tahun bahkan setelah ketiganya tidak menduduki posisi di struktural Sub Divre Regional Bandung.

Dari hasil pemotongan tiap tahun itu, mereka pun mengumpulkan Rp 4,418 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pejabat yaitu kasubdivre, wakasubdivre yang menjabat sejak tahun 2008 hingga 2010 seperti Ruhyat Natajoeda, Riska Nasution, Muchlis, Hasbullah, dan lainnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/ern)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close