Rabu, 01/05/2013 16:25 WIB

Korupsi Proyek Pasar di Sumedang, 3 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Tiga terdakwa perkara korupsi pembangunan Pasar Ujung Jaya Kabupaten Sumedang dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (1/5/2013). ,Dari nilai proyek Rp 720 juta, kerugian negara akibat perbuatan ketiganya mencapai Rp 100 juta.

Putusan untuk Wawan Wawan Ermawan, Popon Rosmayanti, dan Piping Susanto itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim GN Arthanaya dalam sidang yang digelar di ruang sidang I.

Wawan Ermawan merupakan konsultan perencana proyek tersebut, Popon Rosmayanti adalah Kabid Pemasaran dan Jaringan Usaha Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedang serta Piping Susanto sebagai rekanan pemilik CV. Tandang Asih Pratama.

Vonis tersebut lebih ringan 6 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman selama 1,5 tahun.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan vonis pada ketiga terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar Arthanaya dalam amar putusannya.

Kerugian negara yang besarnya Rp 100 juta telah digantikan oleh ketiga terdakwa sebelumnya.

Kerugiaan negara dalam kasus ini diperoleh berdasarkan hasil kajian dan perhitungan dari tim independen yakni Balai Besar Bahan dan Barang Teknis Kementerian Perindustrian Jawa Barat. Tim menyimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan fisik di lapangan terutama dalam pengadaan bahan material bangunan yang terindikasi tidak sesuai dengan spek dan rencana anggaran belanja.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%