Detik.com News
Detik.com
Minggu, 28/04/2013 15:58 WIB

Kasus Korupsi Dana Raskin Bulog Jabar Segera Disidangkan

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Kasus korupsi dana raskin dengan telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung pada Pengadilan Tipikor Bandung. Kasus yang menyeret tiga pejabat di Divisi Regional (Divre) Bulog Jabar ini akan pun segera diadili di meja hijau.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi detikcom, Minggu (28/4/2013).

"Kasus korupsi Bulog Jabar sudah kami limpahkan ke PN (Pengadilan Negeri) Bandung," ujar Rinaldi.

Ia menuturkan, sidang akan segera digelar setelah pengadilan menetapkan susunan majelis hakim dan jadwal sidang. "Sepertinya pekan depan sidang perdana akan digelar," katanya.

Tiga tersangka, yaitu yaitu NS, Wakil Sub-Regional Bulog Jabar, M yang merupakan bendahara dan R mantan Kepala Sub Divre Bulog Jabar. Ketiganya telah ditahan dalam tahap penyidikan pada Kamis (11/4/2013). NS saat ini ditahan di LP Wanita Sukamiskin, sedangkan NS dan M ditahan di Tahanan Kebonwaru.

Mereka terlibat korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) di Divre Bulog Jabar 2008-2010 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/tya)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%