detikcom
Selasa, 23/04/2013 16:13 WIB

Korupsi Genset, Kejari Bandung Tahan Mantan Kepala Daop IV PT KAI

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menahan Mantan Kepala Daop IV Semarang PT KAI berinisial AW sejak Senin (22/4/2013). AW menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan genset pada tahun 2009 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 2,5 miliar. AW mengikuti dua tersangka lainnya yang telah ditahan sejak Maret lalu.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bandung Rinaldi Umar saat dihubungi via ponselnya, Selasa (23/4/2014).

"Kami menahan tersangka AW sejak Senin (22/4/2013) kemarin di Rutan Kebonwaru Bandung," ujar Rinaldi.

Ia menyebutkan, mantan Kepala Daop IV Semarang tersebut terjerat kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Kabid Sarana Kereta PT KAI pada tahun 2009 lalu.

"Modus yang dilakukan tersangka yaitu saat pengadaan genset, seharusnya bisa dapat 11, ini hanya dapat 5 unit. Itu karena di-mark up," tuturnya.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa ditaksir Rinaldi mencapai Rp 2,5 miliar. "Kerugiannya di atas Rp 2,5 miliar. Tapi itu belum perhitungan resmi," kata Rinaldi.

Sebelumnya, Kejari Bandung juga telah menahan dua tersangka lainnya pada Maret lalu. Mereka yaitu dua orang rekanan AW yang diduga turut serta dalam korupsi. Rinaldi menargetkan, berkas kasus ini akan segera diserahkan ke pengadilan pada pertengahan Mei mendatang.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%