Senin, 22/04/2013 16:39 WIB

Serahkan DCS, Gerindra Bidik 30 Kursi DPRD Jabar

Oris Riswan Budiana - detikNews
Bandung - Partai Gerindra serahkan daftar caleg sementara (DCS) untuk DPRD Jabar ke KPU Jabar, Senin (22/4/2013). Total ada 100 orang yang didaftarkan.

"Yang kita daftarkan 100 orang, 32 di antaranya calon perempuan," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Sunatra di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung.

Dalam proses penjaringan yang berlangsung sejak awal tahun, jumlah pendaftar caleg ke Gerindra mencapai 320 orang. Tapi berdasarkan hasil seleksi, dipilih orang-orang terbaik untuk diusung sebagai kader.

"Yang tidak didaftarkan itu jadi cadangan," ungkapnya.

Jika di tengah jalan ada calon yang harus diganti, maka calon cadangan akan maju. "Penggantinya nanti berdasarkan pertimbangan seperti skor hasil seleksi dan pertimbangan politis," jelas Sunatra.

Saat ini, kader Gerindra di DPRD Jabar ada delapan orang. Salah seorang di antaranya, Humar Dani, maju jadi caleg DPR RI. Sedangkan sisanya kembali jadi caleg untuk DPRD Jabar.

Dalam Pemilu 2014, Gerindra punya misi tinggi. "Kita menargetkan bisa meraih 30 kursi di DPRD Jabar," tandas Sunatra.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ors/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%