Senin, 22/04/2013 16:17 WIB

Caleg PDIP Kota Bandung Mayoritas Berusia Muda

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bandung menyerahkan daftar caleg sementara (DCS) sebanyak 50 orang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Senin (22/4/2013). Mayoritas caleg yang didaftarkan berusia muda sekitar 21-35 tahun.

"Kita banyak caleg muda, malah ada yang usia 21. Caleg yang sudah berumurnya paling hanya tiga orang," ujar Ketua DPD PDIP Kota Bandung Isa Subagja kepada wartawan.

Sementara jumlah caleg perempuan lebih dari 30 persen. "Caleg perempuan kita banyak, ada 16 orang," ujar Isa.

Menurut Isa, proses seleksi yang dilakukan PDIP sudah melalui proses yang ketat. Sehingga diharapkan nantinya para caleg bisa mengabdi dengan baik kepada masyarakat.

"Kriterianya ya sesuai Undang-undang saja. Kebanyakan tingkat pendidikannya S1," jelas Isa.

Sebagai Ketua DPD, secara langsung Isa mendaftarkan calegnya tersebut ke Kantor KPU Kota Bandung. Ia datang bersama sekretarisnya Arif Supriatna.

"Tadi langsung diperiksa semua persyaratan. Tadi ada miss saja formulirnya ada yang harus dilegalisir dulu. Tapi semuanya lancar," tutup Isa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%