Kamis, 18/04/2013 12:10 WIB

Peringatan KAA Momentum untuk Dorong Kemerdekaan Palestina

Tya Eka Yulianti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandung - Dari 54 negara anggota Konferensi Asia Afrika (KAA), hanya tinggal satu negara saja yang hingga saat ini belum merdeka, yaitu Palestina.

Dalam peringatan KAA ke-58 tahun 2013 ini, Kementrian Luar Negeri melalui Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Abdurrahman Mochammad Fachri menyatakan bahwa negara KAA akan terus mendorong kemerdekaan Palestina

"Inti dari peringatan KAA adalah untuk memelihara dan menjaga semangat solidaritas serta kemitraan sesama negara anggota. Karena apa yang ada dalam Dasa Sila Bandung itu masih relevan dengan kondisi saat ini," ujar Fachri saat ditemui usai membuka acara Peringatan KAA ke-58 di Jalan Cikapundur Timur, Kamis (18/4/2013).

Salah satunya, yaitu membebaskan dunia dalam segala bentuk penjajahan dan menciptakan perdamaian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

"Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak yang belum sejahtera. Dan yang masih akan terus kita dengungkan, yaitu kita akan tetap mendorong kemerdekaan Palestina," katanya.

Ia menyebut, upaya untuk mendorong kemerdekaan Palestina selain melakukan diplomasi, negara KAA juga memberikan penguatan SDM Palestina dengan memberikan pelatihan.

"Pada peringatan KAA tahun 2008, kami bersepakat untuk memberikan pelatihan untuk 10.000 orang Palestina di segala bidang. Indonesia kebagian untuk melatih 1.000 orang. Kami berikan training for trainer. Mulai dari pelatihan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, good goverment dan lainnya untuk penguatan SDM mereka. Jadi, saat mereka merdeka, Palestina punya bekal," katanya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
100%
Kontra
0%