Rabu, 17/04/2013 16:28 WIB

Sebanyak 88 Caleg PKS untuk DPRD Jabar 60 Persen Muka Lama

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Sebanyak 88 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Jabar telah resmi didaftarkan PKS ke KPU Jabar hari ini, Rabu (17/4/2013). Ketua DPW PKS Jabar Tate Qomarudin menyebut dari puluhan caleg itu kebanyakan muka lama. Hanya 40 persen yang baru.

"Hampir semua incumbent kembali daftar. Sekitar 40 persen lah yang muka baru," katanya ditemui di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Rabu (17/4/2013).

Tate menyebut selain dirinya, ada beberapa nama yang telah cukup dikenal yaitu Nur Supriyanto (Wakil Ketua DPRD Jabar) dan Ridho Budiman Utama.

Tate juga menyatakan dari 88 caleg yang didaftarkan, tidak ada satu pun dari kalangan artis. "Artis, enggak ada sih. Karena kita berpijak pada kaderisasi, mereka yang bekerja, berjuang dari awal sehingga kita bisa memantau kiprahnya," ujar Tate.

Meski menerapkan pencalonan berdasarkan kaderisasi, PKS juga memasukkan 15 nama yang non kader. Mereka dipilih antara lain karena pertimbangan sudah dekat dengan partai, sudah tahu kinerja dan karakter serta perilaku.

"Kami juga tidak mau sembarang merekrut. Tapi yang bukan kader juga sudah mendapat persetujuan DPP," katanya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%